Terlalu Optimistis, Ekonom Sarankan Jokowi Ubah Target Ekonomi

"Target keluar dari middle income trap sekitar 12.000 US per GDP. Sekarang kita baru sekitar 4.000 US per GDP."

BERITA | NASIONAL

Senin, 21 Okt 2019 12:02 WIB

Author

Sadida Hafsyah

Terlalu Optimistis, Ekonom Sarankan Jokowi Ubah Target Ekonomi

Ilustrasi. Seseorang melintas di dekat monitor pergerakan harga saham di Bursa Efek Indonesia BEI Jakarta. (Foto: ANTARA/Aditya Pradana Putra)

KBR, Jakarta - Presiden Joko Widodo memasang target tertentu pada masa jabatannya kedua periode 2019-2024. Target Jokowi fokus pada peningkatan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

Jokowi juga menargetkan pada 2045 Indonesia bisa keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah.  Menurutnya, Indonesia bisa menjadi negara maju pada 2045, dengan pendapatan Rp320 juta per kapita per tahun, atau Rp27 juta per kapita per bulan.

Jokowi juga menargetkan Produk Domestik Bruto Indonesia di 2045 tumbuh tujuh kali lipat menjadi US$7 triliun, dari US$1 triliun saat ini.

Namun, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad menilai target Jokowi terlalu optimis di tengah kondisi perekonomian nasional dan global saat ini.

Tauhid mengatakan pelemahan ekonomi global saat ini justru berpeluang menyulitkan Indonesia untuk meningkatkan pendapatnya.

"Target keluar dari middle income trap sekitar 12.000 US per GDP. Sekarang kita baru sekitar 4.000 US per GDP. Jadi menurut saya kalkulasi itu pertumbuhan ekonomi kita bisa dicapai kurang lebih hanya, sekitar 6,5 sampai 7 persen. Jadi kalau misalnya nanti sampai 2024 target kita paling tinggi hanya 6 persen, menurut saya itu menjadi terlalu optimis begitu," kata Tauhid saat dihubungi KBR, Minggu (20/10/2019).

Baca juga:


Tauhid Ahmad berpendapat untuk mengupayakan tercapainya target, Jokowi perlu didukung aparatur pemerintahan yang profesional di bidang perekonomian.

Ia mengatakan semestinya dalam kabinet nanti, menteri-menteri di lingkup kementerian perekonomian tidak berasal dari partai politik, atau kalangan profesional yang didorong oleh partai politik.

Walaupun Jokowi menyebutkan dari sekitar 34 menteri, ada 16 orang dari partai politik selama periode pemerintahannya ke depan.

"Itu ada 10 kementerian di bawah Kementerian Perekonomian. Misalnya Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Koperasi dan UMKM, Pertanian, pokoknya ada 10. Kalau 10 itu ada partai politik, saya kira agak susah kalau misalnya Menteri Perekonomian melakukan proses koordinasi dan birokrasi. Karena pasti saja ada kepentingan politik di dalam itu," kata Tauhid Ahmad.

"Kepentingan ekonomi itu jauh lebih berat dan itu dibutuhkan oleh bangsa dan negara termasuk rakyat yang saat ini dalam tanda kutip lagi mengalami kesulitan karena perlambatan ekonomi. Juga daya beli semakin turun dan sebagainya," katanya.

Ubah target


Ia menyarankan Presiden Joko Widodo mengubah target pertumbuhan ekonomi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengan Nasional (RPJMN), menjadi di atas 6,5 sampai 7 persen, sehingga dapat mendorong pembentukan strategi baru.

Mengenai rencana pemerintah membuat omnibus law dari UU Penciptaan Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM, Tauhid khawatir rencana ini justru kurang mendukung target pemerintah dalam menciptakan investasi.

Ia melihat UU Penciptaan Lapangan Kerja sebagai bentuk revisi dari UU Ketenagakerjaan, masih sulit diterapkan oleh pemerintah dalam rangka menyejahterakan masyarakat.

Ia menyarankan pemerintah lebih prioritas merevisi total Undang-Undang yang terkait dengan investasi. Setidaknya tiga UU, yaitu UU Pemerintah Daerah, UU Pertanahan, dan UU Ketenagakerjaan.

Baca juga:


Editor: Agus Luqman 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Rencana Pembentukan Komponen Cadangan Militer Tuai Polemik