Prabowo Jadi Menhan Jokowi, Ini Kata Nasdem dan PKB

Tetapi dari Nasdem mengingatkan, perilaku politik Gerindra itu menurut saya, mencerminkan sebuah virtue (moral, red) politik

BERITA | NASIONAL

Senin, 21 Okt 2019 20:55 WIB

Author

Sadida Hafsyah, Lea Citra

Prabowo Jadi Menhan Jokowi, Ini Kata Nasdem dan PKB

Ketum Gerindra, Prabowo Subianto (kiri) memasuki kompleks Istana Kepresidenan, terkait perkenalan kabinet Kerja Jokowi. (Foto: Antara/Wahyu Putro A)

KBR, Jakarta- Partai Nasional Demokrat (Nasdem) mengecam diundang Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto oleh Presiden Joko Widodo ke Istana Merdeka, Senin (21/10/2019).

Menurut Politikus Nasdem Teuku Taufiqulhadi, Partai Gerindra tidak beradab dalam menentukan sikap politiknya. Pasalnya Prabowo yang yang kalah dalam Pemilihan Presiden 2019 lalu, kemudian tidak konsisten dan justru berusaha mendapat kekuasaan sebagai bagian dari pemerintah.

"Kalau dari Nasdem tidak mempersoalkan dia jadi pejabat atau apa. Tetapi dari Nasdem mengingatkan, perilaku politik Gerindra itu menurut saya, mencerminkan sebuah virtue (moral, red) politik. Tetapi mencerminkan politik rendahan. Tapi kalau memang seperti itu kami persilahkan apa saja boleh, Tapi itu yang kami ingatkan," kata Taufiqulhadi pada KBR.

Teuku Taufiqulhadi menyebut, berpendapat, terbukanya peluang Prabowo untuk menjadi Menteri Pertahanan di periode 2019-2024 ini, justru menjadi preseden yang sangat buruk pada sejarah perpolitikan Indonesia, karena masyarakat akan mencatat Gerindra sebagai partai yang tidak memiliki dignitas dalam memperoleh kekuasaan.

"Orang tidak tahu berpolitik itu apa. Orang berpikir berpolitik itu, dia hanya untuk mendapatkan kekuasaan saja. Jadi kekuasaan itu boleh didapatkan dengan cara apapun. Dengan menghempas dignitasnya sekaligus. Dia tidak mempersoalkan," tambahnya.

Gerindra, lanjut Taufiqulhadi, seharusnya menjaga etika dalam berpolitik. Karena sikap-sikap yang diambil oleh partai selama bersaing memperoleh kekuasaan, bisa saja membuat masyarakat meragukan konsistensi dan cara berpolitik partai Gerindra.

"Karena posisi kita sekarang adalah presidensil, koalisi terjaga sebelum Pemilu. Sebelum Pemilu itu sudah dikukuhkan adalah koalisinya. Kemudian koalisi tersebut adalah bagian dari tanggung jawab pemerintah, dan yang kalah adalah oposisi. Itu adalah tanggung jawab masing-masing. Sekarang ini rasanya tidak ada yang mau bertanggung jawab. Semuanya ingin masuk dengan cara-cara yang tidak berkeadaban. Berkuasa dengan cara yang tidak berkeadaban," kesalnya.

Taufiqulhadi juga tidak melihat sikap kenegarawan Prabowo, yang tidak tahan jika tidak memiliki kekuasaan tertentu.

Senada akan politisi Partai Nasdem, Taufiqulhadi, politikus Partai Kebangkitan Bangsa, Maman Imanulhaq juga tidak setuju jika Partai Gerindra mendapatkan kursi Menteri Pertahanan di kabinet kerja Jokowi-Ma'ruf Amin.

Bagi Maman, posisi Menteri Pertahanan terlalu strategis bagi partai Gerindra, mekipun pemilihan menteri menjadi hak prerogatif presiden.

"Ya sekali lagi, itu kan haknya presiden. Presiden yang menentukan siapa, dan ditempatkan di mana. Walaupun tentu dari berbagai, tidak hanya PKB. Teman-teman relawan, masyarakat umum, dan lain sebagainya. Posisi strategi seperti Menteri Pertahanan dengan Rp127 trilliun anggaran itu sebaiknya diberikan kepada, yang tidak diberikan kepada yang makmum masbuk itu. Sebenarnya yang secara adil, proposional itu. Tentu masbuk itu tidak bisa disatukan atau disamakan dengan yang makmum utuh dari awal," katanya kepada KBR.

Politikus PKB, Maman Imanulhaq mengatakan, posisi Menteri Pertanian lebih layak bagi Gerindra dibandingkan Menteri Pertahanan.

Maman juga meminta Presiden Jokowi tak memberikan posisi strategis ke Partai Gerindra, karena partai-partai pendukung bisa mengisi posisi strategis itu.

Apalagi, partai pendukung mampu mencapai target pemerintahan dan bekerja profesional.

"PKB hanya mengusulkan, kriteria bahwa yang mendukung Jokowi harus seseorang yang menjadi petarung, manajerial dan seorang eksekutor bagi persoalan kedepan. Terutama menghadapi birokrasi di kementerian itu sendiri," ungkap Maman.

Maman Imanulhaq menambahkan, PKB menginginkan posisi Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Desa, Menteri Agama, Menteri Sosial, dan Komunikasi dan Informatika di kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin periode 2019-2024.


Editor: Kurniati Syahdan 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Rencana Pembentukan Komponen Cadangan Militer Tuai Polemik