KBR, Pontianak - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengungkapkan rencana penundaan revisi Undang-undang Perikanan.
Susi mengatakan revisi belum mendesak untuk dilakukan. Menurutnya, revisi undang-undang tak bisa dilakukan tergesa-gesa karena menyangkut hajat hidup para nelayan.
“Saya lebih baik menunda rencana revisi. Kalau tergesa-gesa, hasilnya tidak sesuai dengan keinginan kita yang ingin melindungi kepentingan Indonesia,” kata Susi saat ditemui usai penenggelaman 21 satu kapal illegal di Pontianak, Kalimantan Barat, Minggu (7/10/2019).
Baca juga:
-
Panama Hai Fa Hanya Dikenai Denda, UU Perikanan Perlu Direvisi
- Tenggelamkan Kapal Pencuri Ikan, KKP Masih Temui Kendala di Lapangan
Susi berharap, kabinet pemerintahan yang akan datang bisa melakukan revisi Undang-undang Perikanan. Ia menekankan perubahan pada undang-undang tersebut haruslah berpihak kepada kedaulatan laut Indonesia.
Salah satunya dengan mengubah regulasi agar dalam proses hukum pencurian ikan (illegal fishing) Indonesia bisa menjerat korporasi.
Menurut Susi, selama ini Indonesia belum bisa menyentuh cukong pemilik kapal asing pencuri ikan.
“Sekarang ini yang kita tangkap kan nahkoda. Kalau ada revisi kita berharap nanti bisa menangkap korporasi,” katanya.
Menteri Susi Pudjiastuti menenggelamkan 21 Kapal Ikan Asing (KIA) di perairan Tanjung Datuk, Pontianak, Minggu (6/10/2019). Kapal-kapal yang ditenggelamkan itu merupakan hasil tangkapan sejak 2016 hingga 2019.
Editor: Agus Luqman
"Soal metodologi, proporsi penyebaran reponden ya. Itu kan proporsi penyebaran repondennya menurut kami sangat tidak berimbang."
"Kami mengharapkan Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia ke depan akan mampu memberikan sumbangsih yang nyata dalam menyelesaikan permasalahan keumatan dan kebangsaan."
"Pengelola yang tidak menyediakan tempat pembuangan sampah nyaris tak pernah diproses hukum, semisal dikenakan denda sesuai aturan tertulis."
"Provinsi dengan desa/kelurahan terbanyak yang pernah mengalami perkelahian massal adalah Papua, Jawa Barat, dan Jawa Tengah."
"Yang harus dilakukan bupati adalah menyelamatkan orang asli Papua (OAP). Mulai dari pendataan, untuk mengetahui pasti jumlah OAP agar menjadi acuan pemerintah dalam setiap mengambil kebijakan."
"Kami membatasi ini karena jangan nanti dipikir kita meminta-minta. Itulah prinsipnya."
GIP saat ini mengelola aset senilai 40 triliun dolar AS, termasuk bandara Gatwick di London, Inggris. GIP berkantor pusat di New York, AS.
Menurut JK, penghapusan UN akan membuat siswa jadi malas belajar.
“Kita ingin modernisasi koperasi. Ini yang menjadi fokus kita sekarang. Kita harus rebranding."
"Kita tidak bisa meningkatkan kompetensi siswa tanpa (meningkatkan) kompetensi guru terlebih dahulu."
“Seminggu yang lalu saya berkunjung ke Arab Saudi. Di sana saya banyak bertukar pikiran dan bercerita tentang moderasi."
"Rute domestik, kita bantu yang ingin mudik," 
Tindakan intoleran dan diskriminatif masih banyak terjadi
"Jika setengah saja anggaran subsidi digunakan untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya, maka bisa terbangun sekitar 29 GW atau sedikit lebih besar dari beban puncak Pulau Jawa 27 GW."
"Selama ini yang mencari sekolah itu orang tua, negara tidak pernah campur tangan. Jadi Pemda enak-enak saja. Mereka tidak tahu jumlah sekolahnya timpang."
"Standar minimal yang kami maksud adalah apa seharusnya yang diberikan oleh pemerintah atau yang didapat oleh terhadap pelayanan publik khususnya pelayan publik dasar seperti KTP, KK, dan sebagainya."
"Saat ini sekitar 36 persen lansia di Indonesia miskin atau rentan miskin, dan jumlahnya akan semakin meningkat seiring penuaan penduduk."
James diperiksa sebagai saksi bagi atas tersangka bekas Presiden Direktur Lippo Cikarang, Bartholomeus Toto
"Mereka tidak melihat pentingnya UN untuk anak-anak mereka? kalau tidak ada UN anak akan fokus terhadap pembelajaran. Jadi bukan lagi belajar untuk UN, tapi mereka belajar untuk kehidupan mereka."
"Akan bisa dipastikan tidak ada calon kepala daerah yang mantan narapidana korupsi yang belum jeda lima tahun."