BERITA

Investigasi Rusuh 21-23 Mei, Pengamat: Polisi Tunda Pengungkapan

""Dihold sampai situasi nyaman. Kalau dibuka sekarang, ini akan menjadi, bahasanya menjadi peluru yang ditembakkan bukan hanya ke polisi tetapi juga ke TNI dan pemerintah""

KBR, Jakarta-  Pengamat dari Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjajaran, Muradi, menilai kepolisian sengaja menunda pengungkapan pelaku penembakan saat rusuh 21-23 Mei lalu. Menurut Muradi, itu lantaran pelaku penembakan terindikasi berasal dari kelompok yang terorganisir.

Kelompok tersebut bisa saja melibatkan satuan yang beririsan dengan kepolisian atau disebut organisasi samping. Kelompok ini bisa dari sub ordinasi yang tidak dalam tali komando kepolisian, bisa juga dari bagian rencana elite politik.

Kata dia, ketiga kelompok  sengaja menciptakan situasi rusuh atas arahan seseorang.

"Saya kira ketiga itu menjadi mungkin. Agak berat untuk diungkap karena ternyata melibatkan petinggi-petinggi dari yang saya sebutkan di awal. Ya kalau diungkap itu kan risiko efeknya justru lebih besar mungkin. Dengan situasi hari ini, kalau saya jadi Kapolri, saya akan melakukan hal yang sama, meski saya tahu siapa pelakunya," jelas Muradi saat dihubungi KBR, Selasa (29/10/2019).

Pengamat dari Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjajaran, Muradi, yakin polisi akan membuka hasil ini ketika situasi negara sudah mulai kondusif dan aman. Sebab jika dibuka sekarang, justru akan menyebabkan keretakan di antara lembaga dan organisasi yang beririsan dengan Polri, TNI, dan elite politik.

"Dihold sampai situasi nyaman. Kalau dibuka sekarang, ini akan menjadi, bahasanya menjadi peluru yang ditembakkan bukan hanya ke polisi tetapi juga ke TNI dan pemerintah secara keseluruhan, dan ke beberapa organisasi samping yang dalam tanda kutip memang terlibat dalam penembakan yang dilakukan secara random dan sebagainya," tambahnya.

Sebelumnya Komnas HAM menyebut ada sosok master mind atau perancang utama di balik kerusuhan yang terjadi pada 21-23 Mei 2019 di Jakarta. Komisioner Komnas HAM Beka Ulung menyatakan, indikasi itu didapat dari hasil investigasi sekitar lima bulan pascarusuh. Indikasi ini juga sama seperti yang disebutkan Polri beberapa waktu lalu.

Kata Beka, master mind berperan merancang situasi rusuh hingga menetapkan sasaran korban jiwa. Timbulnya korban jiwa ini juga telah diatur untuk memancing emosi massa.

Diketahui ada sembilan orang tewas karena peluru tajam di Jakarta, dan 1 orang di Pontianak. Dari temuan Komnas HAM, peluru tajam bukan berasal dari senjata polisi.

"Polri berkewajiban untuk menemukan dan menuntaskan penyelidikan dan penyidikan atas meninggalnya sepuluh orang korban jiwa. Khususnya untuk menemukan dan memproses secara hukum para pelaku lapangan dan pelaku utamanya. Artinya kami mengindikasikan ada pelaku utama, master mind-nya, sutradara, di balik kemudian 10 orang korban jiwa di Jakarta dan Pontianak," kata Beka saat jumpa pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (28/10/2019).

Komisioner Komnas HAM Beka Ulung menambahkan, jika Polri gagal mengungkap pelaku penembakan ini, maka publik akan terus terancam karena ada penembak misterius yang berkeliaran di tengah masyarakat. Kata Beka, membiarkan pelaku tidak terungkap sama artinya dengan pelanggaran HAM berat.

Beka juga meminta Presiden Joko Widodo menaruh perhatian terhadap peristiwa ini. Ia juga berharap pemerintah mampu mencegah hal serupa terulang kembali. 

Kerusuhan terjadi selepas pengumuman hasil Pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum. KPU merampungkan rekapitulasi suara Pemilu 2019 di 34 provinsi pukul 24.00 WIB, Senin 20 Mei 2019. Usai menyelesaikan rekapitulasi, KPU memutuskan untuk segera mengumumkan hasil rekapitulasi Pemilu 2019. 

Baca: Rusuh 21-23 Mei, Amnesty: Polisi Terlibat Pelanggaran HAM

Jelang aksi itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta  masyarakat  menghindari lokasi  aksi 22 Mei. Alasannya, aksi   ini telah ditunggangi oleh kelompok-kelompok tertentu. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan ada upaya membuat kerusuhan dari kelompok-kelompok tertentu di aksi 22 Mei ini.

Moeldoko belum bisa memastikan kelompok yang menunggangi aksi 22 Mei ini

"Telah terbukti bahwa ada sebuah upaya sistematis dari kelompok tertentu, di luar kelompok teroris. Dompleng dari suasana ini, ya. Untuk itu, ya. Untuk itu, saya ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat Indonesia untuk tidak melibatkan diri dalam kerumunan rapat, kerumunan massa. Supaya menghindari itu," Kata Kepala Staf kepresidenan Moeldoko di Kantor KSP, Rabu (22/5/2019).

Moeldoko mengatakan KSP dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) masih mendalami kasus ini.

Dia meminta masyarakat tidak terprovokasi.

"Mari kita semuanya mensikapi ini dengan bijak, dengan tertib, tidak melibatkan diri di dalamnya, dan tidak memprovokasi,  tidak memprovokasi siapapun dia. Kita semuanya punya kewajiban untuk membawa suasana ini menjadi suasana yang menurun bukan justru menyalakan suasana," Kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Kantor KSP, Rabu (22/5/2019).

Editor: Rony Sitanggang

• Prabowo Subianto
• Pilpres 2019
• rusuh mei
• Pemilu
• Jokowi-Maruf Amin