Hoaks Obat dan Makanan Tertinggi setelah Politik & Agama

Contoh hoaks soal obat dan makanan yang menimbulkan ketakutan di masyarakat antara lain soal vaksinasi. Misalnya terkait asal-usul vaksin atau bahan pembuatannya serta dampaknya.

BERITA | NASIONAL

Senin, 21 Okt 2019 13:22 WIB

Author

Astri Septiani

Hoaks Obat dan Makanan Tertinggi setelah Politik & Agama

Ilustrasi. (Foto: ANTARA)

KBR, Jakarta - Jumlah berita bohong (hoaks) terkait kesehatan, obat-obatan dan makanan di Indonesia mencatat angka tertinggi ketiga, setelah hoaks politik dan agama.

Komunitas Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia (Mafindo) mencatat selama 2018 terdapat 997 atau hampir seribu hoaks beredar. Sekitar 6 persen di antaranya adalah hoaks soal makanan.

Ketua Presidium Mafindo Septiaji Eko Nugroho menyebut hoaks terkait obat dan makanan sangat berbahaya karena berdampak serius kepada masyarakat. Hoaks itu kerap menimbulkan ketakutan dan kecemasan.

"Ironi yang sangat besar ketika media sosial yang seharusnya bisa membuka cakrawala pengetahuan yang luas tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Ketika masyarakat sering mendapatkan informasi keliru, ujungnya mereka mengambil keputusan kesehatan yang keliru. Dampaknya bukan hanya kepada pribadi saja tetapi juga mengancam kualitas generasi yang akan datang," kata Septiaji di Gedung BPOM (21/10/19).

Baca juga:


Contoh hoaks soal obat dan makanan yang menimbulkan ketakutan di masyarakat antara lain soal vaksinasi. Misalnya terkait asal-usul vaksin atau bahan pembuatannya serta dampaknya.

Septiaji mengatakan hoaks soal vaksin itu berpengaruh kepada penolakan vaksin, padahal vaksin tersebut diperlukan untuk mencegah bermacam virus dan penyakit.

Karena itu, kata Septiaji, segala bentuk hoaks tentang obat dan makanan harus direspon secepat mungkin.

Demi membantu melawan hoaks itu, MAFINDO dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menjalin kerjasama untuk mengurangi hoaks dan mengedukasi masyarakat terkait isu kesehatan, makanan dan minuman.

"Upaya melawan hoaks tidak bisa parsial. Harus ada upaya komprehensif yaitu upaya periksa fakta, seperti yang Mafindo lakukan. Ini harus diseimbangi dengan upaya edukasi yang masif kepada publik. Perbaikan regulasi, peningkatan kualitas media dan jika diperlukan sebagai langkah akhir adalah penindakan hukum," kata Septiaji.

Baca juga:

Editor: Agus Luqman 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 17

KPK Serukan Penerapan Sertifikasi Sistem Manajemen Antisuap

Kabar Baru Jam 15

Kabar Baru Jam 14

Kabar Baru Jam 13