Ditunjuk Jadi Menteri, Nadiem Mundur dari Bos Gojek

"Beliau mempercayai saya dengan tanggung jawab ini, dan saya menerima."

BERITA | NASIONAL

Senin, 21 Okt 2019 11:57 WIB

Author

Dian Kurniati

Ditunjuk Jadi Menteri, Nadiem Mundur dari Bos Gojek

CEO GoJek Nadiem Makarim melambaikan tangannya saat berjalan memasuki Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10). (Foto: Antara)

KBR, Jakarta-     Pendiri aplikasi transportasi online Gojek, Nadiem Makarim menyatakan telah menerima tawaran Presiden Joko Widodo menjadi menteri pada periode 2019-2024. Nadiem merahasiakan posisi menteri yang akan ia tempati, tapi memberi petunjuk akan mengurusi sumber daya manusia, reformasi birokrasi, dan peningkatan investasi. Nadiem berkata, posisi menterinya akan diumumkan langsung oleh Jokowi pada upacara pelantikan, lusa.

Nadiem juga menyatakan telah melepaskan jabatannya sebagai CEO Gojek, hari ini.

"Beliau mempercayai saya dengan tanggung jawab ini, dan saya menerima. Masalah posisi spesifiknya, saya belum boleh bicara mengenai itu karena itu hak prerogatif presiden, yang akan disebut oleh Pak Presiden nanti. Sudah dikasih tahu, dan saya sudah menerima secara formal. (Soal digital ekonomi?) Kita diskusikan mengenai butir-butir visi ke depan. Hal-hal mengenai visi presiden seperti pengembangan SDM, reformasi birokrasi, peningkatan investasi dan lain-lain," kata Nadiem di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (21/10/2019).

Nadiem menilai, tugas membangun sumber daya manusia, mereformasi birokrasi, dan meningkatkan investasi, sudah sesuai dengan bidang keahliannya. Nadiem lantas berjanji membuat banyak inovasi untuk negara, saat menjabat sebagai menteri. Namun, ia belum bersedia mengungkapkannya.

Nadiem menyebut jabatan menteri dari Jokowi sebagai kehormatan. Ia berkata, Jokowi memintanya mewujudkan beberapa target pemerintahan lima tahun ke depan. Menurut Nadiem, pekerjaannya nanti juga meneruskan misinya saat mendirikan Gojek, yakni untuk menampilkan Indonesia di panggung dunia.   

Selain Nabiel, pagi ini Jokowi memanggil  Bupati Minahasa Selatan Tetty Paruntu, Bekas Ketua MK Mahfud MD, praktisi televisi Wishnutama, dan eks-ketua Tim Kampanye Nasional Erick Thohir.

Profesionalitas

Dekan Fisipol Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta Erwan Agus Purwanto menyarankan Jokowi menekankan aspek profesionalitas pada menteri-menterinya di kabinet kerja periode 2019-2024. Ia mengungkapkan selain profesionalisme, Presiden Jokowi harus melibatkan generasi muda untuk menjadi di kabinetnnya.

"Menteri yang tidak hanya berwacana, membuat gaduh di media, narasi-narasi yang tidak jelas, tapi ini yang akan dicari presiden adalah menteri yang bisa bekerja. Saya kira kan salah satu yang nanti membedakan dengan menteri sebelumnya itu. Tadi di dalam pidato beliau kan juga mengatakan itu. Menteri tidak hanya sending, mengirim kebijakan, tetapi men-deliver, menyampaikan hasil-hasilnya itu kepada masyarakat," kata Erwan (20/10/2019).

Dekan Fisipol Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta Erwan Agus Purwanto mendukung rencana Jokowi untuk mempertahankan beberapa menteri dari periode sebelumnya. Misalnya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Karena selama ini mereka cukup profesional dan mampu menerapkan kebijakan dengan baik.

Ia melihat Jokowi lebih percaya diri pada periode pemerintahannya yang terbaru. Pengalaman pada periode sebelumnya membuat dirinya memiliki kebebasan yang lebih dalam menentukan kabinet yang akan mendukung kerjanya.

"Yang paling pokok tentu saja dari dukungan politik. Kalau di periode pertama dulu kan minoritas. Tapi ini beliau koalisi itu mayoritas. Sehingga dari sisi itu beliau punya keyakinan," ujarnya.

Terkait dengan rencana pemangkasan birokrasi tetapi ada pula niat untuk menambahkan beberapa wakil menteri, Erwan memperkirakan hal ini akan berdampak positif, salah satunya pada percepatan investasi.

"Untuk level pelaksana tentu dibutuhkan yang efektif dan efisien, tidak seperti sekarang birokrasi terlalu gemuk dan membuat tidak lincah dalam mendeliver kebijakan. Sementara kalau policy maker kan berbeda itu. Saya kira kalau ada menteri, wakil menteri itu bisa mempercepat proses policy making. Tetapi kemudian mesin birokrasinya diperbaiki," tuturnya.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 17

Rencana Pembentukan Komponen Cadangan Militer Tuai Polemik

Hari Pneumonia Sedunia, Mari Cegah Pneumonia pada Anak

Kabar Baru Jam 15

Kabar Baru Jam 14