Bursa Kabinet, Partai Pendukung Minta Prioritas

"Tentu tidak akan gegabah, pak Jokowi yang mempunyai hak prerogatif, tentunya yang hasil dari konsultasi dari para ketua partai-partai pengusung,"

BERITA | NASIONAL

Kamis, 10 Okt 2019 07:44 WIB

Author

Lea Citra, Resky Novianto

Bursa Kabinet, Partai Pendukung Minta Prioritas

Jokowi berfoto bersama kabinet pemerintahan periode 2014-2019, Kamis (03/10). (Foto: Setneg)

KBR, Jakarta- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengingatkan Presiden terpilih 2019-2024, Joko Widodo memprioritaskan partai pendukung di kabinet ketimbang partai oposisi.  Aria Bima mengungkapkan, ada partai-partai oposisi yang menginginkan jatah kursi di kabinet.

Menurut dia, Jokowi mengetahui keharusan memprioritaskan partai pendukung di kabinet

"Saya tahu betul bagaimana pak Jokowi dan para Ketua Umum Partai akan mengedepankan pada aspek profesionalitas pada menteri-menteri yang akan masuk dalam jajaran kabinet Pak Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf pada periode kedua. Subjeknya adalah bagaimana kesejahteraan. Karena value, cara pandang yang sangat visioner inilah yang sebenarnya harus dikedepankan dengan respon publik yang menganggap demokrasi ini dengan tuntutan yang lebih besara. Tentu tidak akan gegabah, pak Jokowi yang mempunyai hak prerogatif, tentunya yang hasil dari konsultasi dari para ketua partai-partai pengusung," kata politisi PDIP, Aria Bima kepada KBR, Rabu (9/10/2019).

Aria mengungkapkan, PDIP telah bertemu dengan partai-partai pendukung, serta oposisi. Ia mengatakan hubungan antara petinggi partai PDIP dan partai lainnya, intens.

Kata dia, belum ada kepastian akan format kabinet dan jatah kursi di kabinet.

"Pembicaraan, misalnya bu Mega bersama pak Jokowi sudah bertemu berapa kali. Muhaimin Iskandar, Pak Airlangga Hartanto, mungkin juga pak Surya Paloh. Pasti tidak mungkin tidak berbicara, dan tentunya pembicaraan itu tidak sekedar power sharing atau kalkulasi jabatan, tetapi lebih  mengedepankan persoalan bangsa kedepan ini seperti apa, dan kompetensi, kriteria seperti apa, untuk seorang menteri itu bisa mengemban tugas," katanya.

Golkar

Partai Golongan Karya (Golkar) menganggap partai pendukung Presiden terpilih 2019-2024, Joko Widodo lebih solid dan loyal ketimbang partai oposisi. Politikus Partai Golkar, Tubagus Ace Hasan Syadzily mengungkapkan, Jokowi dan PDIP harus memprioritaskan partai pendukung ketimbang partai oposisi di kabinet. Menurutnya, partai pendukung menguasai dan bisa mewujudkan visi-misi Jokowi di periode kedua.

"Ini kan persoalan membangun soliditas di dalam internal di kabinet pak Jokowi selama lima tahun ke depan. Karena itu, faktor memprioritaskan Koalisi Indonesia Kerja sebagai koalisi pendukung pak Jokowi, saya kira perlu menjadikan pertimbangan.

"Kita serahkanlah sama pak Jokowi. Tapi kami berpandangan kalau  pak Jokowi akan objektif   untuk memilih yang terbaik bagi bangsa ini," kata Politikus Partai Golkar, Tubagus Ace Hasan Syadzily kepada KBR, Rabu (9/10/2019).

Politikus Partai Golkar, Tubagus Ace Hasan Syadzily mengatakan, belum ada pertemuan terkait pembahasan pembagian kursi kabinet antara Jokowi, PDIP dengan Partai Golkar. Ia mengatakan, Partai Golkar masih menunggu Jokowi menetapkan bagian kursi menteri bagi Partai Golkar. Ace mengklaim, Partai Golkar mempunyai banyak kader kompeten dan bisa mewujudkan visi-misi Jokowi di periode kedua kepemimpinannya.

Ace mengatakan, Partai Golkar menginginkan ketepatan pemilihan pembantu presiden. Ia mengatakan, Jokowi harus mewujudkan janji kampanyenya dengan menteri-menteri yang sesuai. Sehingga Ace menilai, lebih tepat jika Jokowi memilih menteri dari partai pendukung.
 

Demokrat Siapkan AHY

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menyebut Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, merupakan kader paling menonjol. Menurut Syarief, AHY merupakan sosok yang merepresentasikan generasi milenial idaman yang berkarakter.

Kata dia, AHY pun siap bila memang nantinya ditunjuk oleh Presiden, masuk ke dalam kabinet Indonesia Kerja Jilid II.

"Sekali lagi saya katakan, Partai Demokrat kan sudah berpengalaman. Jadi kader-kadernya sudah terbentuk dan tentunya kalau diminta Partai Demokrat siap memberikan yang terbaik. Memang Mas AHY saya pikir yang paling menonjol saat ini, sebagai representasi dari generasi milenial Indonesia, yang merupakan kader yang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin kedepan, tentunya beliau siap," ucap Syarief Hasan di Kompleks Parlemen DPR RI Senayan, Jakarta, Rabu (9/10/2019).
 
Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat ini juga menilai, putra sulung Presiden Keenam tersebut juga mumpuni untuk menjadi pemimpin di masa depan.  Kendati demikian, Syarief mengatakan partainya tak akan memaksakan ataupun meminta Jokowi memilih AHY, masuk dalam kabinetnya dan menyerahkan keputusan hak prerogatif kepada Presiden.

Gerindra

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah adanya tawaran dan permintaan mengisi pos Kementerian Polhukam dan Pertahanan pada partainya.  Dasco mengklaim komunikasi antara partainya dengan pemerintah sebatas penyampaikan konsep-konsep di antaranya pertahanan.

"Saya klarifikasi bahwa tidak ada pembicaraan mengenai Menteri Pertahanan atau Menko Polhukam. Baik Ditawarkan ataupun meminta," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (8/10).

Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, jika konsep pertahanan dalam bidang pertanian itu diterima. Dirinya tidak mengelak bahwa Partai Gerindra mengincar pos Kementerian Pertanian.

"Ya, Kalau diterima (konsepnya) ya mungkin pos itu (Kementan) yang diberikan. Kan kami juga tidak bisa minta-minta. Ini hak prerogatif presiden," kata Dasco.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyebut beberapa posisi strategis dalam pos kementerian yang memungkinkan diberikan pada Partai Gerindra. Fadli menyebutkan salah satu posisi strategis untuk partainya adalah Menteri Pertahanan.

"Ya mungkin Menhan juga termasuk yang strategis, tapi sekali lagi Gendrira tidak pada posisi meminta-minta jatah menteri dan sebagainya," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (9/9/2019).

Minta nasihat

Pada September lalu, Presiden Joko Widodo menggundang cendekiawan muslim Ahmad Syafii Maarif atau Buya Syafii ke Istana. Jokowi meminta nasihat Buya Syafii soal penyusunan kabinet pada periode kedua pemerintahannya.

Kepada Jokowi, Syafii berpesan agar memilih menteri yang berkualitas, yakni memiliki kompetensi, setia, dan tak akan membikin pemerintahan kacau.

Menurut Syafii, Jokowi harus memilih tokoh terbaik sebagai menteri, agar bisa bekerja profesional dalam pemerintahannya.

"Presiden tentu tahu seperti apa. Jadi ada persoalan integritas, kompetensi, profesionalisme. Boleh dari partai, enggak apa-apa. Tapi yang setia kepada presiden. Jangan yang bikin kacau," kata Syafii di kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (19/09/2019).

Syafii tak mempermasalahkan jika ada menteri dari partai politik. Menurutnya, partai politik juga mungkin punya tokoh profesional yang layak menjadi menteri.

Namun, ia mengingatkan Jokowi selektif memilih, agar tak mengangkat menteri yang suka menyebabkan keributan.

Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 13

Geliat Perkembangan Industri Fintech di Indonesia

Kabar Baru Jam 12

Kabar Baru Jam 11

Arah Kebijakan Ekonomi Kabinet Baru Jokowi