Anggaran Siluman Jakarta, Ini Kata Djarot

"Kita bisa lacak siapa yang menginput, siapa yang mengetuk anggaran itu. Dan itu sengaja atau tidak sengaja? Kalau tidak disengaja itu bodoh banget,"

BERITA | NASIONAL

Kamis, 31 Okt 2019 13:49 WIB

Author

Heru Haetami

Anggaran Siluman Jakarta,  Ini Kata Djarot

Gubernur Anies Baswedan didampingi pebalap Sean Gelae mengikuti konvoi promosi balap mobil listrik 2020 di Bundaran HI Jumat (20/09). (Antara/Risyal)

KBR, Jakarta-   Bekas Gebernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat menyebut pemerintah DKI tertolong dengan adanya elektronik budgeting (e-budgeting).  Menurut Djarot, e-budgeting membantu masyarakat mencermati anggaran pemerintah.

Kata dia, anggaran siluman yang masuk dalam draf APBD bisa dicegah.

“Dengan keterbukaan seperti ini maka sebetulnya Pemprov akan lebih terbantu dan anggaran itu bisa tepat sasaran. Sehingga tidak ada lagi keluar anggaran yang aneh-aneh,” kata Djarot di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (31/10/2019).

Politikus Partai PDI Perjuangan itu mengatakan anggaran siluman juga pernah terjadi pada pemerintahannya bersama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

"Ini pernah terjadi pada zaman Saya dan Pak Ahok," katanya

Djarot yang juga anggota komisi bidang Pemerintahan di DPR itu menyebut adanya anggaran siluman bukan sepenuhnya kesalahan Anies. Menurut Djarot, adanya anggaran siluman dalam sistem pada apbd.jakarta.go.id terjadi karna unsur kesengajaan.

“Ini bukan semata-mata kesalahan Pak Anies. Tapi kita bisa lacak siapa yang menginput, siapa yang mengetuk anggaran itu. Dan itu sengaja atau tidak sengaja?  Kalau tidak disengaja itu bodoh banget," kata Djarot

“Saya tahu persis bagaimana penyusupan ditunjukkan anggaran itu sehingga kita sempat bersitegang dengan DPRD dan akhirnya kita menggunakan APBD tahun sebelumnya. Kita gagal mencapai kesepakatan," katanya lagi

Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta mengklaim akan memperbaiki sistem pada apbd.jakarta.go.id, agar kesalahan unggah data tidak terulang. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, sudah mengkoreksi satu persatu seluruh item namun tidak memberitahu publik karena akan menimbulkan perdebatan.

"Yang saya cari adalah begitu saya tahu ada masalahnya ini harus dikoreksi karena ini mengandalkan manual, mengecek harus manual, Kalau mengecek manual selalu berulang seperti ini. Sekarang dengan lihat situasi, kami perhatikan, sistemnya harus diubah supaya begitu mengisi komponen, dia harus ngasih komponen yang relevan, dia harus mengisi dengan isi  yang nyambung, kalau tidak ditolak oleh sistem," ujar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di balai kota DKI Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Anies menyebut sudah menemukan anggaran yang tak wajar setelah mengkoreksi satu persatu. Sehingga untuk perbaikan sistem akan dilakukan secepatnya sehingga 2020 dapat digunakan dengan baik. Anies menuturkan sudah sejak lama kesalahan selalu terulang karena sistem mengandalkan manusia karena tidak dikoreksi dari sistem.

"Jadi itu sudah kita temukan, itu akan dikoreksi dan ini salahnya sistem karena mengandalkan manusia. Apakah sistem itu baru kali ini? Tidak, Berarti mengandalkan manusia selama ini, selama bertahun-tahun mengandalkan manusia. Bedanya mau dipanggungin  tidak? Kan ditemukan juga di era-era sebelumnya. Karenanya menurut saya, saya tak akan meninggalkan ini pada Gubernur sesudahnya," pungkas Anies.

Sebelumnya Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta mengungkap anggaran yang tak wajar yang tercatat pada Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020. Anggota Fraksi PSI William A. Sarana mengatakan, ada beberapa anggaran yang tak masuk akal yang membengkak.

"Jadi kalau di level kegiatan kita tidak ketahuan beli apa. Ternyata ada pembelian 82.8 miliar untuk lem aibon untuk 37500 orang kali 12 bulan. Jadi kalau dihitung-hitung 2 lem aibon per orang," ujar Anggota Fraksi PSI William A. Sarana di Gedung DPRD DKI, Rabu (30/10/2019).

William menyebut data tersebut belum diterima oleh PSI DKI dan belum diunggah ke situs apbd.jakarta.go.id  Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Data tersebut baru diberikan sebelum rapat pemerintah provinsi dan DPRD. Wiliam menuturkan, data Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2020 sempat diunggah di situs resmi apbd.jakarta.go.id pada 11 Oktober 2019.

"Tanggal 11 Oktober diunggah, sorenya langsung ditutup. Jadi kami hanya sebentar   lihatnya cuma 1 jam 2 jam. Akan tetapi RKPD 2020 di takedown dari website APPB, ternyata masih ada histori kami, ternyata link RKPB 2020 masih bisa diakses, tombolnya saja yang hilang, tombol 2020  hilang. Akhirnya kami bisa mengakses RKPB 2020, karena sudah ada di histori kami," ujar Anggota Fraksi PSI William A. Sarana di Gedung DPRD DKI, Rabu (30/10/2019).

 

Editor: Rony Sitanggang
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 17

Rencana Pembentukan Komponen Cadangan Militer Tuai Polemik

Hari Pneumonia Sedunia, Mari Cegah Pneumonia pada Anak

Kabar Baru Jam 15

Kabar Baru Jam 14