Share This

Wonosobo Jadi Tuan Rumah Festival HAM 2018

Perwakilan dari kelima lembaga secara resmi menandatangani nota kesepahaman terkait peluncuran Festival HAM ini, pada Rabu (03/10/2018) di Kantor Komnas HAM RI, Jakarta Pusat.

BERITA , NASIONAL

Rabu, 03 Okt 2018 22:03 WIB

Penandatanganan nota kesepahaman penyelenggaraan Festival HAM 2018 di Kantor Komnas HAM, Jarata Pusat, Rabu (03/10/2018). (Foto: KBR/Angelina Legowo)

KBR, Jakarta - Festival HAM bakal kembali digelar tahun ini. Tepatnya, rangkaian kegiatan bakal berlangsung di Wonosobo, Jawa Tengah pada 13 hingga 15 November 2018.

Komnas HAM bersama empat lembaga lain sepakat untuk kembali menggelar helatan tersebut demi menyebarluaskan gagasan kota HAM. Selain juga, berbagi pengalaman mengenai penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia.

Perwakilan dari kelima lembaga secara resmi menandatangani nota kesepahaman peluncuran Festival HAM, Rabu (3/10/2018) di Kantor Komnas HAM RI, Jakarta. Festival tahun ini mengusung tema "Merawat Keragaman, Memupuk Solidaritas Menuju Indonesia yang Inklusif dan Berkeadilan". Ini karena para penyelenggara menganggap, intoleransi di tengah masyarakat kian meningkat. Yang kemudian berdampak pada terkikisnya solidaritas warga sebagai sebuah bangsa.

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menjelaskan, penyelenggaraan Festival HAM ini juga dimaksudkan agar isu hak asasi manusia lebih akrab dan dekat ke publik. Sehingga, tak terkesan melulu menjadi sesuatu yang serius. Sebab sebetulnya, masalah HAM merupakan bagian dari keseharian masyarakat.

"Supaya semua orang melihat hak asasi manusia ini sebuah hal yang akrab saja. Dengan kita mengakrabi hak asasi manusia, secara bertahap hak asasi manusia, nilai-nilainya, mekanismenya, prosedur-prosedurnya, standarnya juga dibagikan pada kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berorganisasi," jelas Taufan di kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu (3/9/2018).

Dengan acara ini, Komnas HAM bersama INFID, serta dukungan dari Kantor Staf Kepresidenan (KSP) dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ingin menunjukkan komitmen kepada dunia mengenai praktik-praktik toleransi, kerukunan umat beragama, perlindungan terhadap perempuan, disabilitas serta pemenuhan dan perlindungan HAM secara umum.

"Ini juga sebuah bentuk komitmen pemerintah dan pemerintah daerah di dalam ikut berkolaborasi bersama dengan Komnas HAM dalam upaya menegakkan HAM di seantero wilayah kita," tambah Ketua KSP, Moeldoko yang juga hadir dalam penandatangan MoU Festival HAM.

Moeldoko berharap acara ini ikut melibatkan masyarakat dari berbagai kalangan. Sehingga bisa memberikan gambaran kondisi faktual pemenuhan HAM di kehidupan sehari-hari. Sejalan, Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Ganjar Pranowo pun menginginkan kegiatan ini bisa menjangkau generasi muda.

"Kita ajak anak-anak, kita ajak pelajar. Karena sebenarnya, investasi kita yang paling bagus itu dimulainya dari mereka, agar mereka selalu ingat," kata Ganjar.

Sementara Kabupaten Wonosobo dipilih sebagai Kabupaten/Kota HAM lantaran jadi satu-satunya daerah di Indonesia yang masuk dokumentasi PBB. Hal tersebut karena kabupaten ini punya peraturan daerah khusus yang mengatur soal HAM. Yakni Wonosobo Ramah HAM.

Perda tersebut mengatur bagaimana HAM dijadikan urat nadi pemerintahan dan pembangunan di Wonosobo. Pemkab bahkan memiliki tim yang terdiri atas birokrat-birokrat muda progresif di Wonosobo. Tim khusus itulah yang memastikan HAM betul-betul ditegakkan dalam menjalankan pemerintahan. Sehingga, cita-cita "Wonosobo Ramah HAM" mewujud dan berkelanjutan.



Editor: Nurika Manan

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.