Share This

Sengketa Kulon Progo, Komnas HAM Peringatkan Angkasa Pura Tunggu Hasil Mediasi

"Pak Gubernur sudah oke. Tapi tiba-tiba Angkasa Pura I mau tiba-tiba (eksekusi), kami tegur. Jangan dulu," kata Taufan.

, NASIONAL

Rabu, 03 Okt 2018 21:18 WIB

Rencana desain Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kulon Progo, Yogyakarta. (Foto: dpmpt.kulonprogokab.go.id)

KBR, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memperingatkan PT Angkasa Pura I untuk menahan proses eksekusi lahan proyek Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA). Sebab dalam waktu dekat, menurut Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik bakal kembali digelar mediasi antara pemerintah provinsi, warga Kulon Progo, dan pihak AP I.

Ia pun meminta AP I menahan diri hingga tercapai kesepakatan.

"Pak Gubernur sudah oke. Tapi tiba-tiba Angkasa Pura I mau tiba-tiba (eksekusi), kami tegur. Jangan dulu," kata Taufan di kantornya, Jakarta, Rabu (3/10/2).

Menurut Ahmad Taufan, masih ada 32 Kepala Keluarga yang bertahan di lahan mereka. Mediasi rencananya hanya akan membahas soal harga pelepasan tanah.

Komnas HAM mengusulkan penghitungan ulang terhadap harga dan luasan lahan yang dieksekusi.

Ia juga mengatakan, proyek Bandara NYIA masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional. Sehingga, warga tidak punya pilihan selain angkat kaki dari lahan mereka.

"Kalau Proyek Strategis Nasional kan enggak ada pilihan."

Imbauan untuk menahan diri sebelumnya juga sempat diutarakan Ombudsman Yogyakarta ke PT Angkasa Pura I. Saran itu disampaikan Ketua Ombdusman RI DIY Budhi Masturi pada Januari 2018. Kala itu ia mengatakan, AP I diminta tak buru-buru memasang tiang pancang sebab proses konsinyasi lahan belum sepenuhnya rampung.

Selepas itu, sengketa lahan proyek bandara masih berlanjut hingga kini. Tapi pemerintah berkeras mengejar target uji coba pada 2019 mendatang.

Baca juga:


Potensi 2 Juta Wisman

Salah satu sebabnya, bandara yang digadang-gadang bakal jadi yang terbesar ketiga di Indonesia ini bakal mendongkrang sektor pariwisata. Menteri Pariwisata Arief Yahya meyakini target kunjungan 2 juta wisatawan mancanegara di Yogyakarta dan Jawa Tengah bakal tercapai jika bandara rampung. Angka ini merupakan bagian dari target besar Kemenpar.

Kementerian Pariwisata tengah menggeber investasi sebesar Rp500 triliun untuk pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) atau "Bali Baru" serta Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Arief merinci investasi itu memproyeksikan 10 juta Wisman datang ke Indonesia per tahunnya.

"Kapan itu terjadi, mulai tahun 2024 akan stabil tapi proyeksi saya adalah 10 juta. Mungkin nggak itu, mungkin saya kasih contoh," kata Menpar Arief Yahya ketika ditemui wartawan di sela Rakornas Pariwisata III di Jakarta, Kamis (27/9/2018).

"Ini boleh kamu tulis besar-besar janji saya, begitu New Yogyakarta Internasional Airport (NYIA) selesai pasti Jogja dan Jawa Tengah 2 juta itu dengan mudah," katanya lagi pada pengujung September 2018.

Menurut Arief, Bandara NYIA mampu menyedot Wisman untuk berbondong-bondong datang ke Yogyakarta dan Jawa Tengah. "Dengan mudah mengapa itu kalau orang marketing seperti saya selalu optimis, itu nice problem dia, kapasitasnya di (Bandara) Adisucipto 1,5 juta yang datang 6 juta atau empat kali lipat. Itu untuk marketing senang banget itu, demand jauh lebih tinggi." lanjut Arief Yahya.

Peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan Bandara NYIA di Kulon Progo dilakukan pada Januari 2017. Presiden Joko Widodo memerintahkan agar bandar udara baru ini bisa beroperasi pada April 2019. Informasi tersebut disampaikan Sekretaris Kabinet Pramono Anung, di Kompleks Istana, Kamis (20/4/2017).

Menurut Pramono, Presiden juga meminta agar pejabat berwenang membuat infrastruktur bandara tersambung atau terhubung transportasi langsung dengan kawasan wisata Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah.

Baca juga:




Editor: Nurika Manan
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.