Share This

Pimpinan KPK Diminta Ikut Awasi Penyaluran Dana Bencana

Wadah Pegawai KPK mengusulkan agar pimpinan lembaga antirasuah itu turut mengawasi dana bantuan yang bersumber dari APBN.

BERITA , NASIONAL

Selasa, 02 Okt 2018 15:39 WIB

Warga korban gempa mengambil pelbagai keperluan logistik di Mamboro, Palu Utara, Sulawesi Tengah, Senin (1/10). (Foto: ANTARA/ M Adimaja)

KBR, Jakarta - Di tengah mengalirnya dana bantuan untuk korban gempa dan tsunami di beberapa daerah di Sulawesi Tengah, Wadah Pegawai KPK mengusulkan agar pimpinan lembaga antirasuah itu turut mengawasi dana bantuan yang bersumber dari APBN.

Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo beralasan, langkah supervisi perlu ditempuh untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran. Upaya ini juga menjadi bagian dari pencegahan agar duit negara untuk penanganan bencana tak diselewengkan.

"Wadah Pegawai KPK juga menusulkan ke pimpinan agar adanya tim supervisi yang mengawasi penyaluran dana bencana dari APBN, serta mengingatkan adanya hukuman berat bagi mereka yang menyelewengkan dana bencana," kata Yudi melalui keterangan tertulis, Selasa (2/10/2018).

"Sehingga, proses recovery pascabencana pun akan cepat selesai," imbuhnya lagi.

Melalui keterangan tertulis, Yudi juga menyatakan, pegawai bersama pimpinan KPK menghimpun bantuan sejak Senin (1/10/2018) kemarin hingga lima hari ke depan. Bentuk donasi beragam, mulai dari uang tunai hingga kebutuhan bagi pengungsi dan korban. Seperti pakaian, obat-obatan, popok bayi, dan lain sebagainya. Nantinya, bantuan ini akan disalurkan melalui lembaga tepercaya.

Baca juga:




Editor: Nurika Manan
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.