Share This

KPK Minta PN Cibinong Tolak Gugatan Nur Alam terhadap Basuki Wasis

KPK juga telah berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memberi perlindungan terhadap Basuki Wasis dan saksi lainnya.

BERITA , NASIONAL

Rabu, 03 Okt 2018 13:33 WIB

KBR, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggugat bekas Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Nur Alam ke Pengadilan Negeri Cibinong, Jawa Barat. Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, kinerja KPK terganggu akibat gugatan dari Nur Alam kepada saksi ahli Basuki Wasis.

Lembaga antirasuah KPK juga telah berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memberi perlindungan terhadap Basuki Wasis dan saksi lainnya.

"Jangan sampai ahli atau saksi jadi takut untuk memberikan keterangan di pengadilan karena mereka ada risiko dikriminalisasi atau digugat secara perdata atau ancaman-ancaman yang lain. Selain itu, KPK juga berkoordinasi dengan LPSK untuk memastikan tidak ada tekanan-tekanan seperti itu yang dialami saksi ke depan," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (2/10/2018).

Febri mengatakan, dalam gugatan tersebut KPK meminta majelis hakim PN Cibinong untuk menolak gugatan yang diajukan Nur Alam terhadap Basuki Wasis. Ia beralasan, pokok perkara yang dipersoalkan merupakan ranah hukum pidana, bukan perdata.

"Kami menegaskan bahwa proses persidangan atau penilaian dari keterangan ahli Basuki Wasis harusnya diproses di pengadilan tipikor, bukan pada proses perdata," ujarnya.

Baca juga:

Dalam gugatan yang diajukan Nur Alam, Basuki Wasis diminta mengganti kerugian materil sebesar Rp93,6 juta dan kerugian imateril senilai Rp3 triliun. Selain itu, Nur Alam juga meminta majelis hakim agar menyita tanah dan rumah Basuki Wasis di Ciomas, Bogor.

Basuki Wasis merupakan dosen IPB ahli penghitungan kerugian negara. Pendapat Basuki yang digunakan KPK dalam perkara Nur Alam di Pengadilan Tipikor digugat secara perdata ke Pengadilan Negeri Cibinong.

Nur Alam telah divonis bersalah oleh pengadilan tingkat pertama dan banding. Vonis terhadap Nur Alam pada tingkat banding diperberat menjadi 15 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Nur Alam juga tetap diwajibkan membayar uang pengganti Rp2,7 miliar dan hak politiknya dicabut selama 5 tahun.

Editor: Gilang Ramadhan

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.