Share This

Amerika Buka Dokumen Rahasia Tragedi 1965, Ini Kata Menhan

Sebelumnya National Security Archive membuka arsip rahasia milik Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia dari tahun 1964 hingga 1968.

NASIONAL

Rabu, 18 Okt 2017 21:12 WIB

Gilang Ramadhan
Author

Gilang Ramadhan

Ilustrasi (foto: KBR/Ria A)

KBR, Jakarta-  Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, akan menemui Menteri Pertahanan Amerika Serikat di Filipina pada 25 Oktober mendatang. Dia akan mengklarifikasi dokumen rahasia Amerika Serikat yang dibuka National Security Archive (NSA) terkait tragedi 1965.

Ryamizard mengaku belum membaca dokumen kabel diplomatik Amerika Serikat yang telah dibuka tersebut. Ia mengatakan belum bisa memberi tanggapan apapun terkait hal tersebut.

"Nanti saya temui Menhan-nya ya. Saya akan ketemu tanggal 25 dengan Menhan Amerika. Nanti di Filipina saya akan ketemu dia. Saya ngobrol lama satu jam," kata Ryamizard di Komplek Parlemen RI, Rabu (18/10/17).

Ryamizard enggan memberi tanggapan terhadap dugaan keterlibatan militer dalam peristiwa pembunuhan massal pada 1965-1966. Ia malah balik bertanya kepada awak media siapa yang mengatakan hal tersebut.

"Siapa yang bilang?" Ujarnya.

Baca: Izin Pembunuhan Massal - Dokumen AS Pasca-Tragedi G30S (Bagian Pertama) 

Selasa (17/10/17) pagi waktu Amerika Serikat, National Security Archive membuka arsip rahasia milik Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia. Puluhan dokumen itu adalah bagian dari  rekaman 30 ribu halaman  catatan kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta dari tahun 1964 hingga 1968.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.