Pemerintah Segera Cabut Konsesi Lahan Sukanto Tanoto di Ibu Kota Baru

"Pengambilalihan ditarget rampung sebelum akhir 2019"

KBR, Jakarta - Pemerintah segera mencabut status konsesi PT ICTI Hutani Manunggal (IHM) milik taipan Sukanto Tanoto di lahan ibu kota baru di Kalimantan Timur. Luas lahan konsesi IHM di sana diketahui mencapai 6 ribu hektare. 

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro yakin sebelum akhir 2019 proses ambil alih lahan ini rampung tanpa masalah. Ia menegaskan tak ada ganti rugi akibat pencabutan konsesi.

"Tidak ada denda. Setiap pihak yang dapat konsesi tersebut sudah dikasih tahu bahwa suatu saat konsesi mereka bisa diambil kalau negara membutuhkan. Dan itu bukan kejadian pertama. Itu kalau ditanya ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah dilakukan di beberapa tempat," klaim Bambang ditemui usai mengisi seminar di Kantor Lemhanas, Jakarta, Jumat (20/9/2019).

Bambang menyebut lahan konsesi milik Sukanto berupa Hutan Tanaman Industri. Ia memastikan 100 persen lahan itu milik negara. 

"Jadi tanahnya bukan tanah milik swasta, tanah itu 100 persen milik Negara dan Negara bisa setiap saat mengambil konsesi itu untuk kepentingan nasional," imbuhnya.

Dikutip dari Antara, Bambang menjelaskan pertimbangan mengambil alih lahan Sukanto untuk kepentingan ibu kota negara. Di atas lahan konsesi itu, pemerintah akan mulai pembangunan ibu kota baru tahap pertama. 

"Tanah itu tidak ada potensi sumber kebakaran karena tidak mengandung gambut dan batu bara," ujar Bambang di Jakarta, Kamis (19/09/2019).

Ibu kota baru dirancang ramah lingkungan

Kementerian Perhubungan tengah merancang sistem transportasi ibu kota baru yang ramah lingkungan dan berteknologi tinggi. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut ada beberapa alternatif moda transportasi massal ramah lingkungan, misalnya kereta api. 

"Kota baru ini bukan saja Ibu Kota Negara, tetapi kita harapkan menjadi satu role model kota masa depan, menjadi destinasi wisata. Jadi kalau kita buat dia sekaligus punya fungsi-fungsi lain,” ujar Budi Karya Sumadi di Balikpapan, Kamis (19/09/2019). 

Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tengah mengebut Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pemindahan ibu kota negara. Kajian tahap pertama ditarget rampung November 2019. 

Menurut Plt Inspektur Jenderal KLHK Laksmi Wijayanti, KLHS dibuat untuk memberikan arahan perlindungan dan kriteria pengaman lingkungan dalam pembangunan ibu kota baru.

"Persoalan kerusakan lingkungan di wilayah tersebut, persoalan tata air, kemudian ada persoalan ancaman habitat satwa liar dan keanekaragaman hayati serta hal-hal lain mencakup kerusakan lingkungan, pencemaran dan sebagainya," kata Laksmi. 

Laksmi meminta publik memberikan masukan dalam penyusunan KLHS.

"Kami juga mengajak kerjasama semua pihak termasuk perguruan tinggi dan sebagainya. Tahap awal untuk memberikan masukan. Nanti  kalau sudah mulai bikin master plan nanti kita buat lagi kajian yang lebih detail," pungkasnya. 

Editor: Ninik Yuniati

• ibu kota baru
• pemindahan ibu kota
• bappenas
• kementerian perhubungan
• klhk