Komisi III DPR Bantah Ada Lobi dalam Pemilihan Firli

Publik diminta terima putusan DPR

BERITA | NASIONAL

Jumat, 13 Sep 2019 15:58 WIB

Author

Heru Haetami, Lea Citra, Dian Kurniati, Antara

Komisi III DPR Bantah Ada Lobi dalam Pemilihan Firli

Penghitungan suara calon pimpinan KPK di Komisi III DPR, komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (12/09/2019). Firli Bahuri meraup suara terbanyak dan ditetapkan sebagai Ketua KPK periode 2019-2023. FOTO:ANTARA/Nova Wahyudi

KBR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu membantah ada lobi-lobi internal dalam pemilihan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK periode 2019-2023. Dikutip dari Antara, Masinton mengklaim Komisi III memantau tiap calon pimpinan KPK sejak proses penjaringan di panitia seleksi. 

"Tidak ada lobi-lobi dalam pemilihan KPK termasuk memilih Firli menjadi Ketua KPK. Komisi III DPR membaca perkembangan dari mulai proses di panitia seleksi dan uji kelayakan-kepatutan," kata Masinton di Jakarta, Jumat (13/09/2019). 

Firli meraup suara terbanyak dalam voting yang digelar Komisi III DPR, Jumat (13/09/2019). Kapolda Sumatera Selatan ini dipilih oleh seluruh anggota Komisi Hukum DPR atau meraup 56 suara. Selain Firli, Komisi III DPR juga memilih empat wakil ketua KPK yakni Alexander Marwata (53 suara), Nurul Ghufron (51 suara), Nawawi Pomolango (50 suara) dan Lili Pintauli Siregar (44 suara). 

Terpilihnya Firli mendapat banyak sorotan. Pasalnya, Firli diduga melakukan pelanggaran etik berat saat menjabat Deputi Penindakan KPK pada 2018. Bahkan, kepastian soal ini diumumkan oleh Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam konferensi pers di gedung KPK, Rabu (11/09/2019). 

Firli dinilai melanggar etik karena melakukan pertemuan dengan Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi yang saat itu menjabat Gubernur NTB. TGB diduga terlibat kasus korupsi divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara yang tengah diusut KPK. 

Seperti Pansel Capim KPK, Komisi III DPR juga mengabaikan berbagai masukan dari masyarakat sipil maupun KPK tentang rekam jejak Firli yang bermasalah. Firli tetap melenggang dan terpilih sebagai nahkoda baru lembaga antirasuah. 

Masinton mengklaim Komisi III DPR telah menanyakan perihal tudingan itu kepada Firli saat uji kelayakan dan kepatutan. Namun, politikus PDI Perjuangan ini menyebut dugaan-dugaan tersebut tak dilengkapi bukti valid. 

"Latar belakang Firli dipermasalahkan dan yang berasal dari Kejaksaan sama. Namun, tidak dilengkapi bukti valid," tutur Masinton. 

Menurut Masinton, Komisi III DPR justru berkesimpulan ada upaya membunuh karakter Firli secara sistematis. Terlebih, kata Masinton, capim KPK dari unsur pimpinan Alexander Marwata mengungkap perbedaan pandangan antarpimpinan KPK dalam menyikapi kasus Firli. 

"Kami berpandangan beliau punya kepemimpinan, keberanian, menguasai hukum dan mengerti penerapan hukum," tuturnya. 

Sementara itu, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Nasir Djamil mempersilakan publik mengkritisi pemilihan Firli. Nasir mengklaim keputusan ini telah melewati berbagai pertimbangan. Kata dia, semua tudingan untuk Firli telah dikonfirmasi bahkan sejak proses seleksi di Pansel.

"Tapi kan pansel sudah menjawab semuanya, sudah melakukan cross check, sudah ke pimpinan KPK dan tidak ada masalah," ujar Nasir.   

Nasir juga membantah ada lobi-lobi dalam pemilihan Firli. 

Publik diminta terima putusan DPR

Presiden Joko Widodo enggan berkomentar banyak soal terpilihnya Firli sebagai Ketua KPK. Jokowi hanya menyebut Firli sudah melewati proses penjaringan oleh panitia seleksi serta uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Kata dia, proses terpilihnya Firli telah sesuai prosedur yang ditetapkan dalam undang-undang

"Itu sudah lolos Pansel, dan prosedurnya sudah dalam kewenangan DPR," kata Jokowi di Istana Negara, Jumat (13/09/2019).

Senada dengan Jokowi, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan keputusan DPR memilih Firli sebagai Ketua KPK harus diterima. Kalla berharap lima pimpinan KPK terpilih akan bekerja dengan baik dalam memberantas korupsi. 

"Kita harus terima. Yang berhak mengangkat dan memilih kan DPR. DPR kan yang memilih rakyat," tutur Jusuf Kalla di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (13/09/2019). 

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto berpendapat polemik pemilihan Firli sebagai hal lumrah. Ia meminta publik memberi kesempatan pada Firli untuk membuktikan kinerjanya dalam pemberantasan korupsi. 

"Kalau polemik biasa. Setiap ada pejabat diangkat selalu ada polemik. Ada suka dan tidak suka, ya biarkan saja. Kita buktikan kinerjanya bagaimana," ujar Wiranto sebagaimana dikutip dari Antara. 

Editor: Ninik Yuniati

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 15

Perlukah Sertifikasi Pernikahan?

Kabar Baru Jam 14

Kabar Baru Jam 13

Seleksi CPNS 2019 Diskriminatif