Walhi Ragu Pemerintah Bisa Kelola Listrik Nuklir

"Bahkan terhadap putusan CLS (citizen lawsuit) soal kabut asap di Kalteng misalnya, pemerintah masih melakukan perlawanan. Bagaimana nanti ketika terjadi kecelakaan nuklir?"

BERITA | NASIONAL | NUSANTARA

Selasa, 20 Agus 2019 16:56 WIB

Author

Adi Ahdiat

Walhi Ragu Pemerintah Bisa Kelola Listrik Nuklir

Ilustrasi: Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). (Foto: Pxhere)

KBR, Jakarta- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Barat (Kalbar) meragukan kemampuan pemerintah mengelola Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).

"Untuk menghadapi bencana karhutla serta kabut asap saja pemerintah tidak mampu berbuat banyak, apalagi nanti menghadapi risiko dan potensi bencana akibat PLTN?" tukas Eksekutif Daerah Walhi Kalbar Anton P. Widjaya kepada Antara, Selasa (20/8/2019).

"Bahkan terhadap putusan CLS (citizen lawsuit) soal kabut asap di Kalteng misalnya, pemerintah masih melakukan perlawanan. Bagaimana nanti ketika terjadi kecelakaan nuklir?" tambahnya lagi.

Menurut Anton, energi nuklir bisa sangat membahayakan manusia dan lingkungan hidup, serta memiliki faktor risiko kecelakaan yang sangat tinggi.

"Sekali terjadi kecelakaan maka dampak dan upaya pemulihannya memakan waktu sangat panjang. Hingga saat ini misalnya, reaktor Chernobyl dan Fukushima belum berhasil dipulihkan, bahkan unit di reaktor Fukushima masih ada yang belum dapat diakses," katanya.


Ungkit Masalah Sengon

Walhi Kalbar juga mengungkit masalah blackout di sebagian wilayah Jawa-Bali yang terjadi hanya karena pohon sengon. Anton pun khawatir kalau kecelakaan semacam itu terjadi pada PLTN.

"Ketika mempunyai pembangkit tenaga nuklir hal-hal semacam ini tidak dapat dibiarkan terjadi. Kalau terjadi, akan menjadi bencana yang lebih besar dari sekedar blackout," katanya.

Karena sangat beresiko, Walhi Kalbar menolak rencana pembangunan PLTN di Kalbar yang sempat diutarakan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Oesman Sapta pekan lalu.

Sebagai gantinya, pemerintah diminta mengembangkan energi terbarukan yang ramah lingkungan, seperti tenaga angin, air, ataupun tenaga surya.

"Kita tidak mau Indonesia menjadi tempat pembuangan sampah nuklir atau menjadikan Indonesia rawan bencana nuklir setelah Chernobyl dan Fukushima," tegas Anton.

Editor: Agus Luqman

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 17

Polisi Sebut Pelaku Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan Beraksi Sendiri

Pemulihan Gambut Pasca Kebakaran

Kabar Baru Jam 15

Soal Portal Aduan ASN Radikal