Penambahan Aparat di Papua akan Memicu Pelanggaran HAM Baru

"Yang dikhawatirkan adalah terjadi pelanggaran HAM, penanganannya yang tidak profesional. Sebagai contoh beberapa bulan terakhir kasus penyalahgunaan senjata api di Papua sangat tinggi...,"

BERITA | NASIONAL

Kamis, 22 Agus 2019 21:22 WIB

Author

Astri Septiani

Penambahan Aparat di Papua akan Memicu Pelanggaran HAM Baru

Petugas kepolisian dan TNI melakukan pengamanan saat terjadi aksi protes di Mimika, Papua, Rabu (21/8/2019). (ANTARA FOTO/Sevianto Pakiding)

KBR, Jakarta - Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua Emanuel Gobay menyebut penambahan personel TNI dan Polri ke Papua serta Papua Barat justru menimbulkan masalah baru.

Gobay khawatir penambahan aparat akan memunculkan pelanggaran hak asasi manusia di wilayah tersebut.

"Yang dikhawatirkan adalah terjadi pelanggaran HAM, penanganannya yang tidak profesional. Sebagai contoh beberapa bulan terakhir kasus penyalahgunaan senjata api di Papua sangat tinggi. Penyalahgunaan senjata api terjadi di kabupaten Deiyai, Kabupaten Asmat, Kabupaten Merauke," kata Emanuel kepada KBR (22/08).

Emanuel menegaskan aparat mestinya fokus mengungkap kasus diskriminasi rasisme di Surabaya ketimbang menambah pasukan di Papua. Sebab kata dia kasus dugaan diskriminasi itulah yang memicu aksi demonstrasi yang sempat memanas di Papua dan Papua Barat.

"Sepanjang belum ada kepastian hukum dan penegakkan hukum atas peristiwa surabaya ya bisa saja ada aksi lagi," pungkasnya.

Senada dengan Direktur LBH Papua. Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murib menyebut penambahan aparat keamanan ke Papua dan Papua Barat merupakan tindakan berlebihan.

Timotius menilai, penambahan aparat berpotensi memicu bentrokan dengan warga papua. Iapun menegaskan saat ini, suasana di Papua sudah mulai kondusif.

"Negara tidak perlu menambah pasukan lebih banyak. Itu tidak perlu  kecuali terus-menerus aksi ini dilakukan kemudian pergerakan masyarakat lebih luas lebih banyak baru direncanakan ada penambahan  pasukan. Yang kami khawatirkan akan ada gesekan-gesekan yang terjadi yang justru memperkeruh masalah masalah di Papua," kata Timotius kepada KBR (22/8).

Timotius menyebut daripada menambah aparat, pemerintah dapat menggunakan opsi dialog dengan tokoh masyarakat Papua untuk menyelesaikan akar permasalahan di Papua.

Sebelumnya, Kepolisian menyatakan ada penambahan 600 pasukan di Manokwari dan Sorong. Sementara itu Juru bicara polri, Asep Adi Saputra menjelaskan, 12 satuan setara kompi (SSK) dipertahankan untuk mengamankan kondisi di Papua.

Editor: Ardhi Rosyadi

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 10

Ketika Seniman Teriak Anti Korupsi Lewat Karya

Hari Hak Asasi Manusia, Apa yang Diinginkan Keluarga Korban Pelanggaran HAM?

Kabar Baru Jam 8

Kelas Multikultural, Ruang Keberagaman dari Tanah Sunda