Organisasi Papua Merdeka Ajak Pemerintah Indonesia Berunding

"Karena perundingan adalah mekanisme internasional untuk menyelesaikan masalah di wilayah konflik, seperti Papua di dalam NKRI."

BERITA , NASIONAL

Jumat, 30 Agus 2019 13:25 WIB

Author

Adi Ahdiat

Organisasi Papua Merdeka Ajak Pemerintah Indonesia Berunding

Logo Organisasi Papua Merdeka. (Gambar: www.ulmwp.org)

KBR, Jakarta- Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Organisasi Papua Merdeka (OPM) mengajak pemerintah Indonesia berunding soal penyelesaian konflik Papua.

"Pemerintah Indonesia harus dan wajib duduk di meja perundingan dengan TPNPB-OPM serta dengan perwakilan semua organisasi civil. Karena perundingan adalah mekanisme internasional untuk menyelesaikan masalah di wilayah konflik, seperti Papua di dalam NKRI," ujar juru bicara TPNPB OPM Sebby Sambom dalam rilisnya yang diterima KBR, Kamis (29/8/2019).

Ajakan berunding tersebut disampaikan TPNPB OPM setelah peristiwa demonstrasi di Deiyai (28/8/2019) dan Jayapura (29/8/2019), yang berujung ricuh hingga menelan sejumlah korban jiwa, baik dari pihak warga sipil maupun dari aparat.


OPM Mengaku Tidak Terlibat Kericuhan

Dalam rilis yang diterima KBR, TPNPB OPM mengklaim tidak terlibat dalam aksi demonstrasi dan kericuhan di sejumlah wilayah Papua.

"TPNPB OPM belum terlibat dalam aksi ini. Ini adalah aksi murni oleh lapisan masyarakat di wilayah Mepago, yaitu Paniai, Deiyai, dan Dogiyai, dalam sikap protes terhadap rasisme oleh orang Indonesia terhadap Bangsa Papua," jelas Sebby.

"Melihat hal ini TPNPB-OPM Perlu sampaikan kepada dunia dan Indonesia bahwa, TPNPB-OPM belum ambil posisi dalam aksi protes tentang Rasisme terhadap orang asli Papua, oleh karena itu Pemerintah Indonesia segera hentikan Pengiriman Militer dan Polisi yang berlebihan di Papua," lanjutnya.


Korban Kerusuhan Sulit Diverifikasi

Menurut TPNPB OPM, kerusuhan di Deiyai (28/9/2019) telah menewaskan lima warga sipil. Ada juga belasan pendemo yang dikabarkan terkena luka tembak.

Namun, pihak TNI-Polri menyebut laporan itu hoaks belaka.  Menurut aparat, hanya ada satu warga sipil yang meninggal, itupun bukan karena tindakan aparat, melainkan karena terkena panah yang dilontarkan massa pendemo sendiri.

Sampai saat ini kabar tentang korban kerusuhan Papua sulit diverifikasi karena jaringan internet di sana masih diblokir.

Sejak Kamis (29/8/2019) jaringan telepon dan SMS di Jayapura pun terputus, hingga semakin menyulitkan jurnalis dan warga setempat untuk mengabarkan kondisi aktual Papua.

Editor: Agus Luqman

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Revisi UU KPK Disahkan, Koalisi Masyarakat Ajukan Uji Materi

Kabar Baru Jam 15