Jokowi Akan Undang Tokoh Papua dan Papua Barat ke Istana

Sayangnya, tokoh dari kelompok pro-Papua Merdeka tidak masuk daftar undangan.

BERITA | NASIONAL

Kamis, 22 Agus 2019 18:46 WIB

Author

Dian Kurniati, Adi Ahdiat

Jokowi Akan Undang Tokoh Papua dan Papua Barat ke Istana

Presiden Jokowi mendengarkan pertanyaan awak media usai konferensi pers soal Papua di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (22/8/2019). (Foto: ANTARA/Arif Firmansyah)

KBR, Bogor - Presiden Joko Widodo berencana mengundang sejumlah tokoh Papua dan Papua Barat ke Istana Merdeka, Jakarta.

"Minggu depan, saya juga akan mengundang para tokoh dari Papua dan Papua Barat, baik tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, untuk datang ke istana, berbicara masalah percepatan kesejahteraan di Tanah Papua," kata Jokowi dalam konferensi pers di Istana Bogor, Kamis (22/8/2019).

Di kesempatan itu, Jokowi mengaku sudah memerintahkan Kapolri Tito Karnavian untuk menindak pelaku diskriminasi rasial terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur.

Jokowi juga menyampaikan laporan Menko Polhukam Wiranto, yang menyebut situasi di Papua dan Papua Barat sudah kembali normal. 


Baca Juga:

Kominfo Blokir Internet di Papua, Publik Sulit Dapat Fakta

Peneliti LIPI: Dana Otsus Tak Bisa Redam Konflik Papua


Dialog Tidak Melibatkan Aktor Konflik

Jauh sebelum Jokowi mengumumkan undangan ini, peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sudah sering mengkritisi langkah pemerintah dalam penyelesaian konflik Papua.

Menurut peneliti LIPI Muridan S. Widjojo dan Aisah Putri Budiatri dalam laporan risetnya, dialog yang digelar pemerintah seringkali tidak efektif karena tidak melibatkan aktor utama konflik, yakni: kelompok pro-Papua Merdeka.

"Belum terlihat upaya pemerintah untuk mengambil langkah dan kebijakan yang bersifat rekonsiliatif, yang memungkinkan komunikasi dialogis antara pemerintah dan pemimpin oposisi Papua," jelas Muridan dan Aisah dalam laporannya.

Karena tidak melibatkan kelompok Papua Merdeka, kesepakatan-kesepakatan hasil dialog pun tidak memiliki legitimasi kuat, seperti yang terjadi pada kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

"Pembangunan sosial ekonomi yang diprakarsai oleh pemerintah sejak implementasi UU Otsus Papua tidak berhasil meredam konflik politik yang telah mengakar dan kompleks di Papua," tegas Muridan dan Aisah dalam laporannya. 

"Legitimasi rendah ini berdampak pada komitmen yang rendah untuk secara sungguh-sungguh menerapkan cita-cita Otsus Papua. Dengan demikian, Otsus sudah tentu saja berujung pada kegagalan," lanjut mereka.

Editor: Agus Luqman

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 15

Soal Portal Aduan ASN Radikal

Kabar Baru Jam 14

Kabar Baru Jam 13

Boeing Yakin Dapat Izin Terbang Boeing 737 MAX Akhir Tahun Ini