Istana: Isu HAM Bukan Fokus Jokowi Saat Ini

"Lima tahun mendatang, fokus Jokowi adalah soal sumber daya manusia atau human capital. "

KBR, Jakarta - Istana Kepresidenan hari ini, Sabtu (17/8/2019) memberi penjelasan soal pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo kemarin yang hanya sepintas mengungkit soal penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, isu HAM bukan menjadi fokus Jokowi saat ini. Sehingga, kata dia, Jokowi lebih banyak membahas soal isu pembangunan sumber daya manusia, yang menjadi fokus kerjanya lima tahun mendatang.

"Memang penekanan pada pidato presiden kali ini adalah di sana, bukannya persoalan mengenai HAM. Karena praktis persoalan HAM, yang memang semua negara memiliki persoalan HAM, tapi tidak menjadi hal yang terutama pada saat ini. Pada saat ini, kalau kita mau keluar dari negara menengah menjadi negara maju, maka persoalan human capital menjadi utama. Jadi pidato itu mengenai human capital," kata Pramono di kompleks Istana Kepresidenan, Sabtu (17/08/2019).

Pramono mengatakan, saat ini Jokowi tengah berfokus memetakan pembangunan sumber manusia, agar Indonesia bisa menjadi negara maju. Ia berkata, Jokowi ingin agar sumber daya manusia Indonesia mampu bersaing dengan bangsa lain.

Pada pidato kenegaraan di gedung DPR/MPR kemarin, Jumat (16/08/2019), Jokowi hanya sepintas menyinggung isu hukum, yang meliputi penegakan HAM dan pemberantasan korupsi. Jokowi hanya menjanjikan perbaikan sistem penegakkan hukum, agar pelanggaran HAM tak terulang dan korupsi bisa dicegah. Pidato kenegaraan tahun 2018 bahkan lebih detil dibandingkan tahun ini. Tahun lalu, Jokowi Jokowi berjanji memberikan perhatian yang kuat pada upaya penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan penegakan HAM. 

Pidato kenegaraan Jokowi pun dikritik Komnas HAM dan sejumlah organisasi kemanusiaan. Direktur Ekskekutif Amnesty Internasional Indonesia Usmad Hamid bahkan menyebut pidato Jokowi bisa dianggap sebagai suatu 'retorika kosong'. Mereka menilai Jokowi berjalan mundur dalam menyelesaiakn kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. 

Editor: Citra Dyah Prastuti 

• Presiden Jokowi