Share This

Politikus Golkar Bantah Duit Suap PLTU Riau-1 Mengalir ke Munaslub

Politikus Partai Golkar, Firman Soebagyo membantah sebagian duit suap PLTU Riau-1 mengalir ke MUnaslub Golkar 2017.

, NASIONAL

Selasa, 28 Agus 2018 13:36 WIB

Ilustrasi: MUnaslub Partai Golkar. (Foto: ANTARA)

KBR, Jakarta - Politikus Partai Golkar, Firman Soebagyo membantah ada aliran duit Rp2 miliar bagian dari suap proyek PLTU Riau-1 untuk pembiayaan Musayawarah Luar Biasa atau Munaslub partai 2017 lalu.

"Partai Golkar tidak pernah menerima apapun dari uang hasil korupsi yang dilakukan oleh Eni Saragih. Ini clear sudah disampaikan oleh ketua umum," kata Firman di Gedung DPR Jakarta, Selasa (28/8/2018).

Dugaan ini muncul bermula dari pernyataan pengacara Eni Saragih, Fadli Nasution. Ia menyebut sebagian uang suap yang diterima kliennya digunakan untuk membiayai Munaslub Golkar tahun lalu. Informasi itu dibenarkan Eni Saragih usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Senin (27/8/2018). Namun ia enggan rinci membeberkan aliran duit tersebut.

Firman Soebagyo mengakui, penyelenggaraan Munaslub Golkar memang butuh dana besar. Maka, tidak menutup kemungkinan bagi para anggota partai untuk memberikan sumbangan secara sukarela. Namun menurutnya, Golkar tidak pernah menginstruksikan sumbangan dana itu didapat dari korupsi.

Eks Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto pun sempat mengaku pernah mendengar adanya aliran dana Rp2 miliar dari proyek PLTU Riau-1 untuk Munaslub Golkar. Namun saat dikonfirmasi lagi sesaat sebelum menjalani pemeriksaan KPK pada Selasa (28/8/2018) ini, Novanto memilih diam.

Baca juga:


Pemeriksaan Setnov

Penyidik KPK hari ini kembali memeriksa bekas ketua DPR, Setya Novanto untuk kasus yang sama. Senin (27/8/2018) kemarin, Novanto diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Johannes Budisutrisno Kotjo. Sementara kali ini, politikus Golkar tersebut diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Idrus Marham.

Selain Novanto, KPK juga memeriksa komisaris PT Skydweller Indonesia Mandiri, Rheza Herwindo. Anak Novanto ini juga diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Idrus Marham.

Rheza tiba di Gedung KPK pukul 09.45 WIB. Sementara Novanto datang pukul 10.30 WIB. Keduanya bungkam saat dikonfirmasi mengenai dugaan aliran dana korupsi PLTU Riau-1 ke Munaslub Golkar.

KPK telah menetapkan tiga tersangka dalam dugaan suap PLTU yang menjadi bagian dari megaproyek listrik 35 ribu Megawatt ini. Antara lain, Wakil Ketua Komisi Energi DPR Eni Maulani Saragih, pemegang saham Johannes B Kotjo, dan bekas Menteri Sosial yang juga politikus Golkar Idrus Marham.

Dalam dugaan korupsi proyek pembangkit listrik di Riau ini, Idrus diduga menerima bagian suap yang sama besar seperti Eni Saragih yakni 1,5 juta dolar AS. Imbalan itu dijanjikan Johannes Kotjo selaku salah satu pemegang saham Blackgold Natural Resources bila kontrak atau power purchase agreement proyek pembangkit berkapasitas 2x300 megawatt itu, berhasil.

Terungkapnya kasus ini bermula pada operasi tangkap tangan KPK pada Juli 2018 di rumah Idrus Marham. Saat itu petugas KPK menjaring sembilan orang dan menyita Rp500 juta. Uang ini diduga merupakan bagian dari total komitmen fee Rp4,8 miliar atau 2,5 persen dari total nilai proyek. Usai pemeriksaan pasca-OTT, KPK langsung menetapkan dua orang sebagai tersangka. Yakni Wakil Ketua Komisi Energi DPR Eni Saragih dan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Kotjo.

Setelahnya, penyidik KPK lantas melanjutkan pemeriksaan ke sejumlah saksi termasuk di antaranya Menteri Sosial Idrus Marham dan Direktur PLN Sofyan Basir.

Baca juga:




Editor: Nurika Manan

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.