Share This

Polisi: Dipilihnya Ari Dono Jadi Wakapolri Masukan Wanjakti

"Ya, nanti ada pelantikan Wakapolri dan Sertijab Kabareskrim jam dua, datang saja nanti. Pengganti Kabareskrim, pak Idham? ikuti saja Sertijabnya nanti," ujar Setyo Wasisto.

BERITA , NASIONAL

Jumat, 17 Agus 2018 08:31 WIB

Ilustrasi: Logo Polri.

KBR, Jakarta- Juru bicara Mabes Polri, Setyo Wasisto membenarkan kabar tentang penunjukan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Ari Dono Sukmanto, sebagai Wakil kepala Kepolisian Indonesia (Wakapolri). Ari Dono akan menggantikan posisi bekas Wakapolri Syafruddin yang kini menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAB RB).

Kata Setyo, serah terima jabatan tersebut akan dilakukan hari ini, Jumat, (17/08), pukul 14.00 WIB. 

Sebelumnya sempat tersiar kabar bahwa pengganti Syafruddin adalah Idham Aziz, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya. Kabar tersebut ditepis dengan ditunjuknya Ari Dono. 

Sedangkan saat ini santer terdengar kabar bahwa posisi Kabareskrim yang akan diemban oleh Idham. Namun, Setyo belum mau menyampaikan kabar tersebut secara gamblang. 

"Ya, nanti ada pelantikan Wakapolri dan Sertijab Kabareskrim jam dua, datang saja nanti. Pengganti Kabareskrim, pak Idham? ikuti saja Sertijabnya nanti," ujar Setyo saat dihubungi KBR.

Lebih lanjut Setyo mengungkapkan, dipilihnya Ari Dono sebagai Wakapolri merupakan masukan Dewan Pertimbangan Jabatan Tinggi (Wanjakti).

Editor: Adia Puja Pradana 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.