Share This

PM Baru Australia Akan Temui Jokowi Bahas Kelanjutan Perjanjian Perdagangan Bebas

Negosiasi sampai hari ini belum tuntas.

BERITA , NASIONAL

Kamis, 30 Agus 2018 16:57 WIB

KBR, Bogor - Kedatangan Perdana Menteri baru Australia, Scott Morison, besok rencananya akan menindaklanjuti negosiasi perjanjian dagang kedua negara lewat Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA). 

Namun Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, negosiasi sampai hari ini belum tuntas. Sampai hari ini, ujarnya, belum ada rencana IA-CEPA akan ditandatangani besok.

"Memang sebagian besar isu substansi sudah selesai. Tapi paling tidak sampai saat ini saya bicara belum bisa dikatakan concluded. Negosiasi masih terus jalan. Kita belum tahu status besok seperti apa,"kata Retno di Bogor, Kamis(30/8/2018).

Retno memastikan pergantian pemerintahan tidak akan mengganggu proses negosiasi. IA-CEPA ditargetkan bisa selesai sebelum akhir tahun ini.

Indonesia adalah negara pertama yang dikunjungi Morrison sejak dilantik pekan lalu. Negosiasi perdagangan bebas antara Indonesia dan Australia sudah berlangsung kurang-lebih 8 tahun sejak 2010. Menurut Menlu Retno, masih ada beberapa hal teknis yang perlu dibicarakan.

IA-CEPA mencantumkan sejumlah kesepakatan kerjasama di bidang ekonoi, perdagangan, dan investasi. Salah satunya, Indonesia dan Australia sepakat membuka pintu pasar bebas antara kedua negara, pengurangan tarif, hingga akses manufaktur.

"Yang belum selesai sangat teknis. Target kita akhir tahun."

Editor: Citra Dyah Prastuti  

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.