Geledah 10 Lokasi di Kutai Timur, KPK Sita Dokumen dan Uang

"Jumlah uang masih akan dihitung dan dikonfirmasi lebih dahulu kepada para saksi-saksi."

BERITA | NASIONAL

Kamis, 09 Jul 2020 11:47 WIB

Author

Muthia Kusuma

Geledah 10 Lokasi di Kutai Timur, KPK Sita Dokumen dan Uang

Tersangka suap Bupati Kutai Timur Ismunandar dan Ketua DPRD Kutai Timur Encek Unguria di gedung KPK, Jakarta, Sabtu (4/7/2020) . (Foto: ANTARA/Indrianto Eko S)

KBR, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sepuluh lokasi di Kabupaten Kutai Timur terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Kutai Timur, Ismunandar. 

Juru bicara KPK Ali Fikri menjelaskan lokasi yang digeledah tim penyidik KPK antara lain kantor Kabupaten Kutai Timur, kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), kantor Dinas Pekerjaan Umum, kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), rumah jabatan Bupati dan sejumlah lokasi lainnya yang dianggap berkaitan kasus tersebut.

"Beberapa barang yang diperoleh dalam kegiatan (penggeledahan) tersebut, diantaranya berupa dokumen-dokumen proyek, sejumlah uang dan catatan-catatan penerimaan uang. Jumlah uang masih akan dihitung dan dikonfirmasi lebih dahulu kepada para saksi-saksi," kata Ali dalam keterangan tertulisnya, Rabu, (8/7/2020) malam.

Ali Fikri menambahkan, penggeledahan tersebut sudah mengantongi izin dari Dewan Pengawas KPK. Dewas KPK juga mengizinkan untuk melakukan penyitaan.

Sebelumnya KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada pekan lalu, Kamis, 2 Juli 2020. Dalam OTT tersebut KPK menangkap 16 orang di Kutai Timur dan Samarinda. Dari jumlah itu, KPK menetapkan tujuh orang sebagai tersangka, termasuk Bupati Kutai Timur Ismunandar dan Ketua DPRD Encek Ungaria Firgasih yang merupakan istri Ismunandar.

Tersangka lain adalah sejumlah pejabat di Kabupaten Kutai Timur yaitu Kepala Dinas Pekerjaan Umum Aswandini, Kepala Bappeda Musyaffa, Kepala BPKAD Suriansyah. Selain itu ada orang swasta yang terjerat yaitu Aditya Maharani dan Deky Aryanto. 

KPK juga menyita barang bukti uang tunai Rp170 juta, buku tabungan dengan saldo Rp4,8 miliar, dan sertifikat deposito Rp1,2 miliar dalam kasus dugaan korupsi pengerjaan infrastruktur di lngkungan Pemkab Kutai Timur tahun 2019-2020.  

Mereka diduga terlibat dalam kasus suap proyek pengadaan barang dan jasa. Sejumlah orang itu telah dibawa ke Jakarta. 

Ini menjadi operasi tangkap tangan kedua selama 2020 yang menyasar kepala daerah, setelah pada Januari lalu KPK menangkap Bupati Sidoarjo Saiful Illah. Sedangkan sepanjang 2018 hingga 2019, KPK menangkap 31 kepala daerah terkait dugaan suap dan korupsi.

Editor: Agus Luqman 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Pertumbuhan Ekonomi Minus, Pemerintah Gagal Manfaatkan Peluang?