Wapres Ibaratkan Inflasi Indonesia Seperti Tekanan Darah

inflasi yang berada di tengah-tengah dengan angka yang tidak rendah dan tidak tinggi membuat perekonomian Indonesia lebih stabil.

BERITA , NASIONAL

Kamis, 25 Jul 2019 16:19 WIB

Author

Dwi Reinjani

Wapres Ibaratkan Inflasi Indonesia Seperti Tekanan Darah

Wakil Presiden Jusuf Kalla tiba di ruang Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2019 di Jakarta. (Foto: Antara/M Risyal Hidayat)

KBR, Jakarta- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengibaratkan inflasi seperti tekanan darah. Ia menyebut inflasi di Indonesia masih baik, karena berada di angka 3,28 per Juni 2019.

Jusuf Kalla mengatakan, inflasi yang berada di tengah-tengah dengan angka yang tidak rendah dan tidak tinggi membuat perekonomian Indonesia lebih stabil.

“Inflasi itu seperti tekanan darah kalau tinggi kita bisa pingsan, kalau inflasi tinggi  happening inflasi ekonomi akan ambruk, kaya Venezuela untuk membeli roti saja mesti membawa segepok uang. Kita alami itu tahun 65, membeli beras, membeli minyak tanah, sebangsa ubi sulit. Tapi kalau inglasi rendah atau deflasi kita juga pusing. Jadi tekanan darah yang baik itu ditengah-tengah, karena itulah kenapa inflasi terjaga ditingkat rendah," katanya ketika membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2019, yang berlangsung di Hotel Sahid, Kamis (25/07/2019).

Wakil Presiden Jusuf Kalla menambahkan, tidak hanya inflasi tinggi saja yang menjadi masalah. Inflasi rendah juga dapat menjadi masalah, karena menurunkan daya saing usaha.

Ia mencontohkan, di beberapa negara yang memiliki inflasi rendah atau bahkan tidak berinflasi, pengusaha tidak bisa bersaing dan memunculkan inovasi usahanya.

Orang nomor dua di Indonesia itu menambahkan, jika kenaikan harga satu komoditas terjadi di satu waktu, tidak dapat disebut inflasi, karena kenaikan satu komoditas bisa diselesaikan dengan waktu panen mendatang, kecuali semua harga bahan pokok naik serentak dan kenaikan tinggi maka pemerintah bisa menyebut adanya inflasi.

"Jika itu terjadi maka pemerintah akan melakukan upaya penurunan harga seperti operasi pasar atau lainnya," kata Jusuf Kalla.

Pemerintah Pusat juga tidak akan memberikan sanksi bagi daerah yang tidak bisa menjaga tingginya inflasi, karena daerah penyumbang inflasi yang besar pasti memiliki banyak alasan.

Pemerintah pusat akan menekan daerah tersebut agar bisa menurunkan inflasi dengan lebih rendah.

“Angka 3,5 itu kan rata-rata. Memang pasti ada yang di bawahnya, ada yang di atasnya. Tentu diusahakan, tergantungkan daerahnya, kondisi daerahnya. Kalau terjadi cuaca jelek produksi turun ya pasti harga naik di situ. Jadi kita liat bukan hanya angkanya, kenapanya harus dilihat juga,” katanya.

JK mengakui, banyak kepala daerah yang mengeluhkan masalah transportasi yang sulit sehingga harga komoditas mahal, dan menyebabkan inflasi.

Menanggapi itu, Wapres mengingatkan agar pemerintah daerah terus menerapkan arahan pemerintah pusat, terkait kebijakan inflasi, termasuk ketersediaan komoditas, kelancaran distribusi yang harus bisa dilaksanakan dengan baik.


Editor: Kurniati Syahdan

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Melawan Sampah Plastik di Samarinda

Melawan Sampah Plastik di Samarinda

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18