Mendagri Sindir Kepala Daerah Lakukan Perjalanan Luar Negeri

Seharusnya perjalanan luar negeri dilakukan dengan membawa hasil dan jelas peruntukannya.

BERITA | NASIONAL

Senin, 22 Jul 2019 14:57 WIB

Author

Dwi Reinjani

Mendagri Sindir Kepala Daerah Lakukan Perjalanan Luar Negeri

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo (kiri) dan Gubernur DKI Jakarta (kanan). (Foto: Antara/Nova Wahyudi)

KBR, Jakarta- Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menyindir sejumlah kepala daerah di Indonesia yang sering lakukan perjalanan ke luar negeri, tanpa mengajukan izin terlebih dahulu.

Menurut Tjahjo, seharusnya perjalanan luar negeri dilakukan dengan membawa hasil dan jelas peruntukannya.

“Dasarnya ada juga beberapa kepala daerah yang asal pergi, tidak mengajukan izin kan engga enak kami ditanya Bapak Presiden, dan ini harus kontak dengan Kemenlu juga, harus dengan Sesneg juga. Boleh mereka ke luar negeri ada minimum prosesnya jelas, untuk apa, keperluan apa, undangan apa, anggaran berapa, rombongannya engga boleh dari lima maksimum itu aja intinya. Ya, sebagai contoh Pak Anies, dia engga ada wakil tapi satu tahun ini berapa kali dia hampir bisa sebulan 2 hingga 3 kali,” ujar Tjahjo di Jakarta Convention Center, Senin (22/07/2019).

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengatakan kementeriannya tidak bisa melarang kepala daerah melakukan perjalanan dinas luar negeri, karena para kepala daerah sering mendapat undangan ataupun untuk mendapat informasi dan ilmu baru.

Namun, kelonggaran itu malah sering disalahgunakan beberapa kepala daerah untuk berpergian ke luar negeri tanpa hasil.

Oleh karena itu, Tjahjo mengingatkan kepala daerah agar lebih memilah dan memilih undangan yang akan dihadiri.

Selain itu, ada aturan terkait jarak waktu minimal 10 hari untuk melakukan perjalanan atau kunjungan kerja keluar negeri, yang dilakukan agar kunjungan-kunjungan yang dilakukan lebih terarah dan mendapatkan hasil maksimal.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla, juga menyindir kegiatan studi banding ke luar negeri dari beberapa kepala daerah yang tak berbekas.

Menurut JK, dengan adanya Rating Kota Cerdas Indonesia (RKCI) 2019, akan banyak daerah di Indonesia memiliki tata kelola yang baik, ramah lingkungan, ramah anak atau memiliki teknologi kreatif yang bermanfaat, sehingga studi banding pejabat tak harus keluar negeri dan habiskan anggaran pemerintah.

“Jangan hanya kita meninjau studi banding ke Singapura ke Tokyo atau kemana saja, tapi melaksanakanya dengan baik. Jadi studi banding nanti ke kota-kota lain, kalau Surabaya bersih atau Tangerang baik ya kita studi banding ke situ tidak usah pergi ke Singapura terlalu jauhkan, dan lebih murah kalau studi bandingnya kemana gitukan,” ujar Jusuf Kalla.

Jusuf Kalla mengakui, selama ini studi banding yang banyak dilakukan pejabat pemerintah pusat maupun daerah sering tidak berbekas. Bahkan, kesan yang ada studi banding selama ini hanya foya-foya lantaran tidak ada pengaplikasian yang jelas.

Baru-baru ini, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan melakukan kunjungan ke luar negeri. 

Editor: Kurniati Syahdan

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Tim Teknis Pengungkapan Kasus Novel Dinilai Belum Ungkap Apapun