BERITA

Komnas HAM: Pemerintah Lambat Respon Konflik Nduga Papua

Komnas HAM: Pemerintah Lambat Respon Konflik Nduga Papua

KBR, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai pemerintah lambat dalam merespon konflik antara TNI dan kelompok bersenjata di Kabupaten Nduga, Papua. 

"Sejak awal Maret lalu Komnas HAM telah memberikan rekomendasi atas langkah yang perlu dilakukan beberapa kementerian terkait. Namun pemerintah belum memberikan respon yang cukup baik," kata anggota Komnas HAM Beka Ulung Hapsara kepada KBR, Rabu (31/7/2019).

Komnas HAM menyatakan akan tetap berkontribusi untuk menangani masalah di Nduga, lewat kerja sama dengan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kelembagaan (Kemenko PMK).

"Untuk monitoring, pengawasan dan kemudian update data informasi, diserahkan pada Komnas. Artinya Komnas HAM, Komnas Perempuan, atau KPAI. Jadi nanti Komnas HAM akan memonitor setiap langkah yang dilakukan pemerintah, termasuk kemudian kami mencari informasi apakah langkah ini sudah tepat atau tidak," jelas Beka.

Baca Juga: Data Pengungsi Konflik Nduga Papua Simpang Siur

"Sebagai contoh, Kemensos dan Kemenkes perlu menerapkan pendekatan yang tepat dalam penyaluran bantuan pangan hingga kesehatan, mempertimbangkan kondisi warga dan tradisi yang ada. Begitu juga Kemendagri, perlu memastikan Pemerintah Kabupaten (Nduga) bisa menjalankan pelayanan publik dasar dengan normal," tambahnya.

Anggota Komnas HAM Beka Ulung juga melaporkan, dua pekan lalu Komnas HAM sudah merekomendasikan Kemenko PMK dan kementerian terkait untuk berkolaborasi dengan tim relawan masyarakat sipil di Nduga dalam penyaluran bantuan bagi pengungsi.

Editor: Adi Ahdiat

  • nduga
  • papua
  • trans papua
  • Komnas HAM

Komentar (0)

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!