Istana Klarifikasi Omongan Jokowi Soal Perintah Pemberian Izin dengan Tutup Mata

Jokowi, kata Moeldoko, hanya ingin menekankan agar para menterinya mempermudah urusan perizinan industri, khususnya yang memproduksi barang substitusi impor atau berorientasi ekspor.

BERITA , NASIONAL

Rabu, 10 Jul 2019 14:30 WIB

Author

Dian Kurniati

Istana Klarifikasi Omongan Jokowi Soal Perintah Pemberian Izin dengan Tutup Mata

Kepala KSP Moeldoko saat bicara kinerja pemerintahan Jokowi-JK bidang Pohukam di Jakarta, (25/10/18). Foto: Antara

KBR, Bogor- Istana Kepresidenan mengklarifikasi pernyataan Presiden Joko Widodo soal perintah pemberian izin area hutan sambil menutup mata. 

Perintah itu diberikan Jokowi ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya di Istana Bogor, Senin (8/7). Alasannya ada banyak calon investor yang mengeluh soal sulitnya mendapat izin penggunaan lahan hutan. Terutama bagi pabrik-pabrik yang ingin beroperasi di Indonesia. 

Kepala Staf Presiden Moeldoko menegaskan, Jokowi ingin jumlah perizinan penggunaan lahan hutan dikurangi. Namun, tetap memenuhi semua standar agar tak sampai merusak lingkungan. Jokowi, kata Moeldoko, hanya ingin menekankan agar para menterinya mempermudah urusan perizinan industri, khususnya yang memproduksi barang substitusi impor atau berorientasi ekspor. 

Baca juga: Jokowi Perintahkan Menteri LHK Beri Izin Lahan Sambil Tutup Mata

"Presiden selalu mengatakan, persoalan perizinan harus memberi kepastian, jangan berbelit dan menyusahkan orang, tapi bukan mengabaikan hal-hal prinsip. Standarnya itu harus terpenuhi. Jangan terus mengada-ada dan seterusnya. Ada kepastian dalam bekerja itu," kata Moeldoko di kompleks Istana Bogor, Selasa (9/7).

Moeldoko mengatakan, isu kemudahan izin usaha tersebut juga terus diulang Jokowi saat mengumpulkan para menterinya. Menurut bekas panglima TNI ini, Jokowi ingin agar perizinan bisa semakin diringkas guna memudahkan investor menanamkan modalnya di Indonesia.

Sambil Menutup Mata

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mempercepat penerbitan izin pabrik-pabrik yang ingin beroperasi di Indonesia.

Bekas gubernur DKI Jakarta itu meminta Siti menerbitkan izin di area hutan sambil menutup mata. Jokowi beralasan, ada banyak calon investor yang mengeluh soal sulitnya mendapat izin penggunaan lahan hutan. 

"Berkaitan dengan investasi, mungkin sudah berapa puluh kali kita sampaikan. Investasi yang berkaitan dengan ekspor, berkaitan dengan barang-barang substitusi impor, tutup mata berikan izin secepat-cepatnya. Tapi, kejadian yang ada di lapangan tidak seperti itu. Dari Kementerian Kehutanan misalnya, masih lama, ini urusan lahan," kata Jokowi di Istana Bogor, Senin (8/7).

Jokowi mengatakan, keluhan yang banyak diutarakan calon investor kebanyakan soal izin lahan atau terganjal tata ruang wilayah. Ia mencontohkan, rencana pembukaan pabrik Petrokimia, yang tak kunjung mendapat izin lahan.

Padahal, menurut bekas wali kota Solo ini, produksi Petrokimia di dalam negeri sangat penting, agar impor produk tersebut bisa berkurang. Efek jangka panjangnya, kata dia, defisit neraca perdagangan bisa berkurang signifikan.

Baca juga: Peta Hutan Adat Pemerintah Miskin Terobosan

Jokowi menegaskan, izin usaha harus dibuat ringkas agar semakin banyak investor yang membuka pabrik di Indonesia. Sebab, investasi tersebut akan lebih menguntungkan, jika produk yang dihasilkan berorientasi ekspor. Selain mempermudah perizinan, Jokowi juga memerintahkan para menterinya menyiapkan insentif besar-besaran untuk industri dengan komoditas ekspor.

Editor: Sindu Dharmawan

 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Pansel Capim KPK Diminta Tak Loloskan Kandidat Bermasalah