Data Pengungsi Konflik Nduga Papua Simpang Siur

Karena tidak ada data jelas, Kementerian Sosial kesulitan menyalurkan bantuan.

BERITA , NASIONAL

Rabu, 31 Jul 2019 13:46 WIB

Author

Adi Ahdiat

Data Pengungsi Konflik Nduga Papua Simpang Siur

Kabupaten Nduga, Papua. (Gambar: Google Maps)

KBR, Jakarta- Konflik yang terjadi antara TNI dan kelompok bersenjata di Kabupaten Nduga, Papua, mengakibatkan sejumlah warga terpaksa mengungsi. Namun, hingga sekarang belum ada data jelas berapa tepatnya jumlah pengungsi yang membutuhkan bantuan.

Dalam konferensi pers tentang konflik Nduga di kantor LBH Jakarta, Kamis (18/7/2019), anggota  Komnas Perempuan Saur Tumiur Situmorang sempat menyebut ada lebih dari 5.000 warga yang mengungsi.

Setelahnya, Antara (30/7/2019) memberitakan data dari Dinas Sosial Provinsi Papua yang menyebut ada 8.000 pengungsi.

Di kesempatan lain Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Nduga, Otomis Gwijangge, kemudian menyebut lagi bahwa pengungsi di sana ada lebih dari 45.000 orang.

"Jadi, kurang lebih itu setengah dari jumlah penduduk Nduga telah mengungsi ke kabupaten, sekitar atau 45.000 lebih," kata Gwijangge di Jayapura, Papua, seperti dikutip Antara, Selasa (30/7/2019).

Menurut Gwijangge, puluhan ribu orang itu berasal dari delapan distrik yang terdampak konflik.

"Ini distrik sudah kosong semua, tapi ada beberapa yang bertahan di Mbua. Tetapi jika ingin tahu, bisa ke sana untuk melihat secara langsung. Rata-rata warga Nduga itu mengungsi ke Lanny Jaya, Jayawijaya, Mimika hingga ke Asmat dan Jayapura," kata Gwijangge.


Pangdam XVII Cenderawasih: Tidak Ada Pengungsi

Jika data pemerintah daerah masih simpang siur, Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Yoshua Sembiring mengklaim tidak ada warga yang mengungsi sama sekali.

“TNI-Polri tidak mungkin berpangku tangan bila memang terjadi pengungsian, karena pasti segera membantu dan menanganinya, seperti halnya saat terjadi banjir bandang di Kabupaten Jayapura, Maret lalu,” kata Mayjen TNI Yoshua di Jayapura, seperti dikutip Antara, Senin (29/7/2019).

Mayjen TNI Yoshua mengaku sudah memerintahkan anggotanya melakukan pengecekan ke Wamena dan Lanny Jaya yang disebut-sebut sebagai lokasi pengungsian. Namun, pihaknya mengaku tidak menemukan seorangpun pengungsi.

"Memang ada warga yang meninggalkan kampung halamannya, itu dikarenakan beberapa faktor, di antaranya mereka ingin berkunjung ke sanak saudara atau ingin bersekolah, mengingat banyak guru yang sudah meninggalkan sekolah dan tidak ingin mengajar," kata Mayjen TNI Yoshua.


Ada Berapa yang Meninggal?

Data tentang korban meninggal juga simpang siur. Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, Theo Hesegem, sempat mengabarkan ada 139 pengungsi Nduga yang meninggal akibat kelaparan.

Namun, pemerintah pusat dan daerah menampik kabar tersebut. 

"Data Pemkab dan Kemenkes yang sudah divalidasi, 53 orang meninggal, di antaranya 23 anak-anak, tapi karena sakit, usia dan berbagai faktor lainnya.Tidak benar berita lebih dari 130 orang meninggal dalam pengungsian," kata Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat di Wamena, Papua, seperti dikutip Antara, Selasa (30/7/2019).


Data Tidak Jelas, Penyaluran Bantuan Jadi Sulit

Tidak adanya data yang jelas soal jumlah pengungsi konflik Nduga ini membuat Kementerian Sosial sulit menyalurkan bantuan.

"Kita belum dapatkan informasi yang riil tentang jumlah pengungsi, baik di Wamena, apalagi di Jayawijaya, Mimika, Timika, Lanny Jaya, yang diperkirakan ada pengungsi. Tanpa itu (data akurat) bantuan akan sulit didistribusikan," kata Harry Hikmat (30/7/2019).

Selain masalah data yang belum valid, pendistribusian bantuan juga terkendala keterbatasan sarana transportasi dan personil. Sedangkan bantuan dari Kemensos senilai Rp3,68 miliar sudah berada seluruhnya di gudang logistik Dinas Sosial Papua.


Pendataan Masih Berjalan

Di tengah kondisi simpang siur ini, Gubernur Papua Lukas Enembe mengaku sudah menyalurkan bantuan untuk sebagian pengungsi.

"Pada intinya Dinas Sosial Provinsi Papua sudah bergerak dan mendistribusikan bantuan bagi para pengungsi di Kabupaten Nduga," kata Gubernur Lukas, seperti dikutip Antara, Selasa (30/7/2019).

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Hery Dosinaen juga mengaku masih melakukan pendataan. Namun, ia menilai data valid saja tidak akan menyelesaikan masalah. Menurutnya, konflik Nduga harus ditangani dengan kebijakan yang komprehensif.

"Bukan hanya persoalan penarikan pasukan semata, sehingga kini Dinas Sosial masih melakukan pendataan untuk memperoleh data yang valid di mana selanjutnya ditangani secara komprehensif," kata Sekda Hery, seperti dikutip Antara, Selasa (30/7/2019).

Editor: Agus Luqman

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 17

Aliansi Mahasiswa Papua Tolak Pertemuan Jokowi-Tokoh Papua

Kabar Baru Jam 15

Kabar Baru Jam 14

Kabar Baru Jam 13