Share This

Silaturahmi dengan Bupati, Jokowi Minta Daerah Siap

"Saya kira Bapak Ibu semua juga merasakan betapa ketidakpastian ekonomi dunia betul-betul sulit dikalkulasi dan dihitung,"

BERITA , NASIONAL

Kamis, 05 Jul 2018 12:13 WIB

Presiden Joko Widodo silaturahmi dengan para bupati di istana Bogor, Kamis (05/07/18). (Foto: Setkab)

KBR, Jakarta- Presiden Joko Widodo meminta daerah siap menghadapi perkembangan situasi ekonomi dunia. Jokowi mengungkapkan ini saat mengumpulkan bupati-bupati seluruh daerah Indonesia.

Dia mengatakan situasi ekonomi saat ini sedang sulit. Meski begitu, menurut Jokowi pencapaian Indonesia tergolong baik karena masih mampu tumbuh di kisaran 5 persen.

"Kita harus bicara apa adanya bahwa situasi ekonomi dunia sekarang ini masih betul-betul pada posisi yang sulit. Saya kira Bapak Ibu semua juga merasakan betapa ketidakpastian ekonomi dunia betul-betul sulit dikalkulasi dan dihitung," kata Jokowi di Istana Bogor, Kamis (5/7).

Jokowi mengingatkan kebijakan yang diambil pemerintah daerah harus sejalan dengan arahan pusat. Visi yang sama diperlukan agar bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah menargetkan tahun ini ekonomi Indonesia bisa tumbuh 5,1-5,4%.

Dalam pertemuan itu, Jokowi juga meminta para bupati menyampaikan berbagai permasalahan di daerah mereka. Jokowi ingin mendengar langsung kendala yang dihadapi para kepala daerah.

"Kita ingin pemerintah pusat, provinsi, kabupaten betul-betul satu garis lurus."


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.