Share This

Komnas HAM Klarifikasi Kebenaran Serangan Udara di Nduga

Komnas HAM sedang meminta klarifikasi sejumlah lembaga mengenai kebenaran kejadian itu.

BERITA , NASIONAL

Jumat, 13 Jul 2018 20:27 WIB

Ilustrasi.

KBR, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan mengecek kebenaran serangan udara di Nduga, Papua, yang dilaporkan dilakukan aparat terhadap kelompok Tentara Pembebasan Nasional-Organisasi Papua Merdeka.

Wakil Ketua Komnas HAM, Sandrayati Moniaga, mengatakan saat ini belum mengirimkan tim ke lapangan. Namun pihaknya sedang meminta klarifikasi sejumlah lembaga mengenai kebenaran kejadian itu.

"Pertama, apakah kejadiannya terjadi betul atau tidak? Kedua, kejadiannya kapan dan seperti apa?" ujarnya kepada KBR, Jumat (13/7/2018) siang. 

"Siapa saja yang terlibat, siapa korban dan lain-lain. Itu kan harus di-clear-kan dulu ya," tambahnya.

Sandra menambahkan, Komnas HAM juga akan memastikan apakah serangan udara itu berstatus operasi. Jika demikian, ujarnya, seharusnya ada koordinasi antara aparat dengan pemerintah daerah.

"Tapi dalam konteks ini kami belum tahu statusnya apa," ujarnya.

Adapun, Komnas HAM Papua enggan mengirim tim ke lokasi kejadian lantaran tidak ada jaminan keamanan. Komisioner Komnas HAM Papua Frits Ramandey mengatakan, hanya mengandalkan informasi dari mitra yang berada di lokasi.

Namun, hingga kini kata dia belum ada konfirmasi mengenai kebenaran serangan aparat ke Kampung Alguru. Ia juga belum mendapat kabar pasti tentang warga yang mengungsi. Meski begitu, Fritz membenarkan bahwa ada ratusan aparat yang bertindak represif dan dikerahkan untuk memburu kelompok bersenjata. Kelompok tersebut diduga sebagai pelaku sejumlah peristiwa penyerangan jelang pilkada serentak.

Sebelumnya Bupati Nduga, Yairus Gwijangge membenarkan telah terjadi penyerbuan melalui jalur udara di Kabupeten Nduga, Papua oleh aparat keamanan pada Rabu (11/7/2018) lalu. Atas serangan itu ia menyampaikan protes ke para petinggi aparat karena tindakan itu dilakukan tanpa berkoordinasi dengan pemerintah setempat. Akibatnya, 200-an warga di sana ketakutan dan berlarian ke hutan. 

Baca juga:




Editor: Nurika Manan
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.