Perpu Covid, Ini Alasan MK tolak Gugatan Uji Materi

"Amar putusan mengadili menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima,"

BERITA | NASIONAL

Selasa, 23 Jun 2020 19:17 WIB

Author

Muthia Kusuma

Perpu Covid, Ini Alasan MK tolak Gugatan Uji Materi

Hakim ketua Anwar Usman mengetuk palu sidang putusan pengujian Perppu No 1/2020 di Jakarta, Selasa (23/60). (Antara/Indrianto)

KBR, Jakarta-   Mahkamah Konstitusi (MK) menolak pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Penanganan Covid-19. Hal itu disampaikan Ketua MK Anwar Usman saat membacakan amar putusan MK terkait permohonan pengujian Perpu penanganan Covid-19 yang diajukan oleh politikus PAN Amien Rais. 

Dalam petikan amar putusan tersebut, hakim Anwar beralasan bahwa Perpu 1/2020 sudah tidak berlaku sehingga pemohon kehilangan objek.

"Empat, permohonan para pemohon kehilangan objek. Lima, pokok permohonan para pemohon dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan. Berdasarkan UUD RI 1945 UU Nomor 24 tahun 2003 tentang MK dan seterusnya dan UU 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaga Negara dan seterusnya. Amar putusan mengadili menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima," kata Ketua Hakim MK Anwar Usman di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa, (3/6/2020).

Ketua Hakim MK Anwar Usman menyebut, beleid Perpu Nomor 1 tahun 2020 telah digantikan menjadi UU Nomor 2 tahun 2020. Berdasarkan keterangan kuasa hukum Presiden, Perpu itu telah mengantongi persetujuan DPR pada 12 Mei dan pengundangan di Lembaran Negara pada 18 Mei lalu oleh Menteri Hukum dan HAM. 

Pada 14 April 2020 lalu,  Din Syamsuddin bersama Amien Rais mengajukan permohonan pengujian Perpu Nomor 1 tahun 2020 ke MK. Para pemohon menyoal Pasal yang mengatur pelonggaran defisit APBN di atas 3% PDB hingga tahun anggaran 2022. Mereka juga menggugat ketentuan penutup pada Pasal 27 dan Pasal 28 Perpu  1/2020. Serta Pasal 27 yang mengatur redefinisi ‘kerugian negara’ dan kekebalan pejabat negara atas tuntutan pidana, perdata, dan tata usaha negara. 

Permohonan pengujian juga  diajukan di antaranya  oleh Masyarakat Anti Korupsi (MAKI),  Yayasan Mega Bintang Solo Indonesia 1997 dengan nomor perkara 24/PUU-XVIII/2020.

 

Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Pertumbuhan Ekonomi Minus, Pemerintah Gagal Manfaatkan Peluang?