Kadin: Anggaran Pemulihan Ekonomi Tidak Berpihak pada Swasta

""BUMN dan swasta ini kan semua aset nasional, dan yang menciptakan lapangan kerja lebih banyak lagi justru private sector. Kalau kita (swasta) kesulitan, akan berimbas kepada pengangguran.""

KBR, Jakarta - Pemerintah telah menambah anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari Rp641,7 triliun menjadi Rp677,2 triliun.

Namun, menurut Kamar Dagang dan Industri (Kadin) penambahan anggaran itu lebih banyak ditujukan untuk membantu BUMN. Padahal, mestinya pemerintah juga berfokus menguatkan pelaku usaha swasta.

Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Kadin Anton J. Supit.

"Jangan lupa, antara BUMN dan swasta ini kan semua aset nasional, dan yang menciptakan lapangan kerja lebih banyak lagi justru private sector. Kalau kita (swasta) kesulitan, akan berimbas kepada pengangguran. Nah kalau pengangguran, lantas multiefeknya kan banyak, ada yang daya beli turun, macam-macam akan terjadi," ujar Anton kepada KBR, Kamis (4/6/2020). 

"Kalau di situasi pandemi seperti ini berdasarkan pengalaman yang kita lihat di negara-negara lain seperti Amerika, Uni Eropa, apalagi Jerman, dan lain-lain, itu justru private sector dipompa habis-habisan. Termasuk Jepang. Karena untuk mempertahankan (ekonomi) sudah tidak dilihat lagi pemerintah atau swasta, semua ini mempunyai kepentingan yang tinggi yakni memberi lapangan kerja."

"Malah Jerman lebih ekstrem kan, (swasta) diberi bantuan asal tidak PHK. Tentu kita tidak punya kemewahan seperti Jerman. Tetapi jangan kesannya hanya BUMN saja (yang dibantu), ini menunjukkan bahwa perhatian pemerintah kepada swasta ya kurang juga," lanjutnya.

Jika Swasta Tidak Dibantu, Pemulihan Ekonomi Semakin Lama

Menurut Kadin, pemerintah idealnya menaikkan anggaran PEN hingga sekitar Rp1.600 triliun atau 10 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional untuk membantu pihak swasta.

"Itu ada hitung-hitungannya. Rp400 triliun untuk kesehatan, Rp600 triliun untuk bantuan sosial, Rp600 triliun untuk bantuan ekonomi, sehingga itu betul-betul ada keleluasaan," jelas Anton.

"Itu pun kalau bicara proporsional, persentasi dari PDB 10 persen itu masih kalah dari Malaysia. Ya kita jangan lihat negara yang maju seperti Eropa dan lainnya lah, Malaysia saja 18 persen (PDB nasional) yang dikeluarkan untuk mengatasi masalah Covid-19, masalah kesehatan, bantuan sosial, dan support untuk dunia swasta."

"Jadi kalau kita (swasta) diserahkan kepada kemampuan kita sendiri, recovery makin lama. Kalau recovery makin lama, lapangan kerja, pajak dan lain-lain terganggu. Ini sudah menjadi sesuatu kenyataan sekarang, bahwa menghadapi pandemi ini semua andalan kita tinggal Pemerintah," lanjutnya.

Kadin pun meminta pemerintah merancang lagi anggaran pemulihan ekonomi nasional lewat forum diskusi yang melibatkan swasta.

"Kita duduk bersama saja, tentu tidak bisa dalam forum yang besar kan. Orang yang paham itu duduk sama, dan ini kan boleh dibilang masalah bersama. Bukan hanya masalah swasta, ini pemerintah, ini BI, bukan begitu. Ini sudah masalah nasional, kita duduk bersama. Berapa sih untuk menyelamatkan semua. Karena semua ini bukan kesalahan karena spekulasi perusahaan ya. Tapi ini kan musibah yang tidak kita duga, dan bukan juga cuma di Indonesia tapi bisa dibilang di seluruh dunia," kata Anton.

"Oleh karena itu, harus betul-betul kita merasa satu perahu itu untuk saling menyelamatkan, artinya menyelamatkan kita (swasta) otomatis menyelamatkan pemerintah dan masyarakat juga," pungkasnya.

Editor: Agus Luqman 

• covid-19
• krisis ekonomi
• pemulihan ekonomi nasional