Pakar: Gugatan BPN Sulit Dibuktikan ke MK

"Argumen kualitatifnya itu cukup dominan."

BERITA , NASIONAL

Jumat, 14 Jun 2019 15:15 WIB

Author

Sadida Hafsyah

Ketua tim hukum pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 Bambang Widjojanto se

Ketua tim hukum pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 Bambang Widjojanto selaku pemohon membacakan permohonan saat sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Juma

KBR, Jakarta - Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai kemungkinan dikabulkan atau tidaknya gugatan terkait sengketa Pilpres 2019 ini oleh Mahkamah Konstitusi (MK), tergantung pada upaya pembuktian dalil-dalil gugatan. 

Namun menurut dia, pembuktian ini sulit dilakukan.

"Dalil yang harus dibuktikan ini menurut saya berat sekali untuk dibuktikan. Karena klaimnya, strukturnya itu ada cacat formil, cacat materil, kemudian argumen kualitatif, argumen kuantitatif. Argumen kualitatifnya itu cukup dominan. Pembuktiannya akan luar biasa sulit. Jadi kita lihat nanti hakim memutusnya seperti apa. Tapi pasti sangat menantang buat Tim 02 ini," kata Bivitri pada KBR, Jumat (14/6/2019).

Bivitri menambahkan, BPN sampai saat ini memberikan argumen kualitatif dalam bentuk opini dari akademisi. Sementara dalam penanganan perkara, MK mengejar pembuktian dari fakta-fakta yang disampaikan oleh saksi dan ahli yang disumpah dalam persidangan, serta alat bukti. Biasanya, nilai opini dari akademisi di mata hukum tidak besar.

Pemeriksaan pokok perkara dari gugatan kubu 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ini sendiri baru akan dilakukan pekan depan. Agendanya termasuk penyampaian alat bukti, serta menghadiri saksi dan ahli yang dibutuhkan untuk pembuktian dalil-dalil gugatan dalam persidangan.

Editor: Citra Dyah Prastuti  

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Cek Fakta Top 5 Hoax of The Week 7-13 September 2019

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

DPR Desak Presiden Tegas Tetapkan Darurat Nasional Kabut Asap

Kabar Baru Jam 15