Menhan Siap Beri Sanksi Anggota TNI yang Terpapar Radikalisme

“Kita ingatkan dulu. Karena kenapa? Ada memang yang saya sinyalir yang tidak suka dengan Pancasila. Kalau TNI pastikan awal-awal pasti Pancasila, kalau enggak Pancasila, dia engga bisa ikut."

BERITA | NASIONAL

Kamis, 27 Jun 2019 14:48 WIB

Author

Dwi Reinjani

Menhan Siap Beri Sanksi Anggota TNI yang Terpapar Radikalisme

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu. (Foto: ANTARA)

KBR, Jakarta - Sebut tiga persen anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) terpapar paham radikal, Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu bakal memberikan sanksi peringatan sampai pemecatan.

Menurutnya pemecatan akan dilakukan jika anggota yang terpapar kembali melenceng dari ideologi negara, dan membahayakan paham idealisme di tubuh TNI. 

“Kita ingatkan dulu. Karena kenapa? Ada memang yang saya sinyalir yang tidak suka dengan Pancasila. Kalau TNI pastikan awal-awal pasti Pancasila, kalau enggak Pancasila, dia enggak bisa ikut. Nah, untuk awal-awal kita nasehati kamu jangan diulangi, kalau diulangi kita pecat,” ujar Ryamizard, di Shangri-La Hotel, Jakarta, Kamis (26/6/2019).

Sebelumnya, Menhan mengatakan informasi terkait tiga persen Anggota TNI yang terpapar paham radikal, didapat dari hasil penelitian kementeriannya, dan beberapa penelitian yang dilakukan pihak luar. Jumlah tersebut bisa bertambah jika tidak segera diatasi dengan baik.

Selain anggota TNI, Ryamizard juga mengatakan sudah memanggil beberapa rektor universitas yang disinyalir, lingkungan kampusnya terpapar paham radikal.

Data itu juga diperkuat dari hasil penelitian kementeriannya sebanyak 23,4 persen mahasiswa setuju dengan negara islam dan 23,3 pelajar sekolah menengah juga setuju dengan Negara Islam. 

Editor: Fadli Gaper

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Delapan Kabupaten dan Satu Kota di Papua Dinilai Buruk Dalam Pelayanan Kesehatan

Pemerintah Hong Kong Resmi Cabut RUU Ekstradisi

Kabar Baru Jam 7

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19