BERITA

Lantik 499 Pejabat, Sri Mulyani Akan Pantau Medsos Pegawainya

Lantik 499 Pejabat, Sri Mulyani Akan Pantau Medsos Pegawainya

KBR, Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani meminta para pejabatnya untuk menjaga ucapan dan tindakan mereka, termasuk di media sosial. 

Ini disampaikan Sri Mulyani saat melantik 499 orang pejabat Kementerian Keuangan di Jakarta, Jumat (14/6/2019).

Pejabat yang dilantik terdiri dari 22 orang pejabat Eselon II, serta 477 orang pejabat Eselon III.

“Kalau sampai saya melihat eselon IV, III bahkan II yang tidak paham APBN tapi ikut bicara (di medsos), jangan lupa saya sekarang menge-track social media Anda. Ini adalah bagian dari akuntabilitas publik karena Anda adalah keluarga Kementerian Keuangan,” ujar Sri Mulyani seperti disampaikan rilisan resminya, Jumat (14/6/2019).

“Semakin tinggi jabatan Anda, Anda bertanggung jawab. Yang Anda ucapkan adalah senang atau tidak senang menggambarkan Kementerian Keuangan. Jadi, sebagai pejabat Anda harus hati-hati,” tambahnya.

Ia juga mengingatkan bahwa tugas mengelola keuangan negara memiliki banyak tantangan.

"Dunia menghadapi situasi yang berubah, ekonomi bergerak, ketegangan antar negara terjadi, oleh karena itu sebagai pengelola keuangan negara kita tidak boleh lengah", jelas Sri Mulyani dalam rilisnya.


Tantangan 2030, Urbanisasi Sampai Proteksionisme

Sebelumnya, Sri Mulyani sempat memaparkan sejumlah tantangan yang dihadapi Indonesia dalam satu dekade ke depan.

"Proyeksi 2030 jumlah penduduk usia di atas 60 akan meningkat dari 7 persen ke 13 persen. Urbanisasi juga akan terus terjadi. Ini menjadi tantangan ketahanan pangan dan infrastruktur,” tuturnya dalam Rapat Kerja bertajuk Kerangka Asumsi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2020 di Ruang Rapat Komisi XI DPR, Jakarta, Kamis (14/6/2019).

“Konsekuensi middle income class yang semakin meningkat akan berpengaruh ke permintaan dan tingkat mobilitas,” lanjutnya.

Selain pertumbuhan penduduk, urbanisasi, ketahanan pangan dan infrastruktur, Sri Mulyani juga menyoroti tantangan perekonomian global.

“Tantangan yang masih terjadi antara lain perang dagang dan proteksionisme, serta fluktuasi harga komoditas,” jelasnya.

Menurut Sri, perang dagang dan proteksionisme di skala internasional bisa memengaruhi penerimaan perpajakan dan juga Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia.

Penurunan pemasukan pajak juga disebutnya bisa terpengaruh penurunan Indonesia Crude Price (ICP) atau harga minyak mentah Indonesia, nilai tukar, serta harga komoditas.

Editor: Citra Dyah Prastuti

  • Sri Mulyani
  • Kementerian Keuangan
  • urbanisasi
  • media sosial
  • social media
  • proteksionisme
  • minyak mentah
  • middle class
  • kelas menengah
  • ketahanan pangan
  • infrastruktur

Komentar (0)

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!