Share This

Ratusan Napi Terorisme dan Korupsi Terima Remisi, Ini Penyebabnya

"Pasal 34 ayat 1 PP 99 teroris 49 orang, korupsi 251 orang. "

, BERITA , NASIONAL

Kamis, 14 Jun 2018 18:10 WIB

Ilustrasi (foto: Antara)

KBR, Jakarta- Ratusan narapidana kasus terorisme dan korupsi mendapatkan remisi Idulfitri dari Direktorat Jenderal Permasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM. Juru bicara Ditjen PAS Ade Kusmanto mengatakan ada 333 koruptor dan 56 teroris yang memperoleh remisi tahun ini.

"Pasal 34 ayat 1 PP 99 teroris 49 orang, korupsi 251 orang. Pasal 34 ayat 3 PP 28 teroris 7 orang, yang korupsi 83 orang," kata Ade saat dihubungi KBR, Kamis (14/6).

Dari jumlah tadi, 331 di antaranya mendapat pengurangan hukuman, sisanya langsung bebas. Kemenkumham juga memberikan remisi kepada sekitar 80 ribu narapidana kasus lainnya. Sebanyak 446 di antaranya langsung bebas. Sisanya, harus menjalani sisa masa pidana setelah diremisi.

Jumlah pengurangan hukuman bervariasi mulai dari 1 bulan hingga 2 bulan. Ade mengatakan penilaian bergantung faktor perilaku masing-masing narapidana. Khusus untuk napi teroris, napi tersebut harus bersedia mengikuti program deradikalisasi. Sementara untuk napi koruptor, wajib melunasi denda dan uang pengganti sesuai putusan pengadilan.

 Ade mengungkapkan saat ini napi dan tahanan di penjara maupun rumah tahanan mencapai 250 ribu orang. Jumlah ini melebihi kapasitas yang hanya sekitar 124 ribu orang.

Editor: Rony Sitanggang 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.