Share This

Menkumham Diingatkan Tak Punya Dasar Menguji PKPU Larangan Eks Koruptor Nyaleg

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan hanya menugaskan Menkumham untuk meneken aturan yang disusun kementerian, badan, atau komisi, termasuk KPU.

BERITA , NASIONAL

Kamis, 07 Jun 2018 20:18 WIB

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly saat rapat dengar pendapat di Gedung DPR. (Foto: ANTARA)

KBR, Jakarta - Ahli hukum tata negara Universitas Parahyangan Asep Warlan mengingatkan Yasonna Laoly akan kewenangan Menteri Hukum dan HAM terkait pengundangan. Ini menanggapi sikap Menkumham Yasonna yang berkeras tak mau menandatangani draf Peraturan KPU berisi larangan bagi eks narapidana korupsi mendaftar calon legislator pada Pemilu 2019.

Menurut Asep Warlan, Menkumham tak berwenang menguji substansi PKPU tersebut. Kata dia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan hanya menugaskan Menkumham untuk meneken aturan yang disusun kementerian, badan, atau komisi, termasuk KPU.

Dengan begitu, ia melanjutkan, Yasonna mestinya wajib menandatangani draf PKPU yang telah diserahkan KPU sejak pekan lalu. Lagipula menurut Asep, pasal yang mensyaratkan caleg bukan merupakan eks napi korupsi tidak semata dilihat bertentangan dengan UU. Ia justru memandang, poin itu merupakan penjelasan dari salah satu syarat bakal calon anggota DPR dan DPRD yakni poin bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal itu diatur pada Pasal 240 Undang-Undang Pemilu.

"Alasannya, KPU adalah ini justru ingin menjelaskan apakah yang dimaksud syarat bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Syarat takwa itu adalah orang yang harusnya bersih. Itu wujudnya adalah tindak pidana korupsi itu," kata Asep Warlan kepada KBR, Rabu (6/6/2018).

"Itu yang KPU bukan menambah larangan. Artinya, partai harus benar selektif. Bagaimana kalau KPU ngotot memasukkan ini dalam PKPU? Menteri Hukum dan HAM itu hanya sebatas mengundangkan, bukan menguji dan menilai substansi. Kalau ada orang yang merasa dirugikan karena PKPU itu, gugat di MA," tambahnya.

Baca juga:

Menurut Asep, makna bertakwa tersebut bisa didefinisikan sebagai calon yang bersih dari tindakan tercela, termasuk korupsi, pelangaran HAM, dan penyalahgunaan narkotika. Ia mengatakan, penjelasan dalam PKPU itulah yang bisa dijadikan parameter oleh partai politik dalam menyeleksi kader untuk didaftarkan sebagai caleg.

Meski begitu, Kemenkumham berwenang untuk memeriksa sebuah rancangan aturan sebelum resmi diundangkan. Melalui Dirjen Peraturan Perundang-undangan, perwakilan dari instansi terkait bisa dipanggil dan dimintai penjelasan bila ditemukan permasalahan dalam draf aturan. Proses pemeriksaan ini merupakan bagian dari sinkronisasi sebuah rancangan aturan dengan peraturan perundangan lain. Namun dalam Peraturan Menkumham Nomor 31 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengundangan itu tak dijelaskan boleh tidaknya Menkumham menolak untuk menandatangani sebuah draf peraturan. 

Asep Warlah berpendapat, PKPU tersebut tak juga lantas menyalahi aturan bahwa hak politik seseorang hanya bisa dicabut dengan undang-undang atau putusan pengadilan. Ia beralasan, dalam pasal 8 draf aturan tersebut, KPU tak secara langsung melarang eks narapidana korupsi jadi caleg melainkan hanya memperjelas makna bertakwa kepada Tuhan.

Terlepas dari itu, menurut Asep, kewenangan menilai sebuah aturan hanya bisa dilakukan DPR dan presiden. Ia berkata, kalau mau maka Menkumham bisa mengusulkan ke presiden untuk meminta penjelasan KPU. Atau, Komisi Hukum DPR memanggil KPU untuk rapat dengar pendapat mengingat lembaga penyelenggara pemilu itu juga wajib berkonsultasi soal produk hukumnya.

Jalan tengah lain lanjut Asep, Presiden Joko Widodo bisa saja menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Pemilu untuk mengakomodir permintaan KPU. Jika dengan Perppu, pemerintah bahkan bisa spesifik menulis larangan eks napi korupsi nyaleg dalam penyertaan syarat mendaftar sebagai calon anggota DPR dan DPRD.

Baca juga:

Sementara Komisioner KPU Hasyim Asy'ari mengungkapkan, berlarutnya beda pandang antara KPU dengan Kementerian Hukum dan HAM soal pelarangan eks napi korupsi itu berpotensi menghambat tahapan pemilihan legislator. Proses pencalonan peserta pemilihan legislator dijadwalkan berlangsung pada Juli 2018.

Hasyim mengungkapkan itu usai memenuhi undangan Direktorat Jenderal Perundang-undangan Kemenkumham. Pertemuan tersebut mengagendakan klarifikasi langsung dari KPU mengenai pelarangan narapidana korupsi maju ke kontestasi pemilu legislatif. Kata Hasyim, pandangan Kemenkumham soal wacana tersebut tak sejalan dengan KPU.

"Kalau misal tidak mau mengundangkan, ya akan ada kekosongan hukum, tidak akan ada proses pencalonan, berarti akan ada satu tahapan yang kemudian terganggu, tertunda, yaitu tahap pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, maupun Kabupaten/Kota," kata Hasyim saat ditemui di Kantor Kemenkumham, Jakarta, Selasa (5/6/2018).

Hingga Rabu (6/6/2018), Menkumham Yasonna masih berkeras emoh menandatangani draf PKPU yang salah satunya poinnya memuat larangan eks napi korupsi mendaftar caleg. Ia menilai poin dalam PKPU bertentangan dengan UU Pemilu. Maka soal polemik eks napi korupsi yang nyaleg tersebut Yasonna menyarankan KPU untuk cukup memberikan pengumuman di masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Baca juga:




Editor: Nurika Manan
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.