Share This

Jokowi Klaim Tak Ada Daerah yang Kerepotan Bayar THR Pegawainya

"Dari informasi yang saya terima, di seluruh daerah sudah menganggarkan. Ada 542 yang menganggarkan. Dan yang sudah mengalirkan itu 380-an."

BERITA , NASIONAL

Jumat, 08 Jun 2018 12:21 WIB

Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan pada peresmian Terminal Baru Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang, Jawa Tengah, Kamis (7/6). (Foto: ANTARA/ Rekotomo)

KBR, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengklaim tidak ada pemerintah daerah yang kesulitan membayar Tunjangan Hari Raya dan gaji ke-13. Berdasarkan informasi yang ia terima, sebagian besar pemerintah daerah sudah menganggarkan dana dan mencairkannya.

"Enggak, enggak. Coba dicari informasinya. Dari informasi yang saya terima, di seluruh daerah sudah menganggarkan. Ada 542 yang menganggarkan. Dan yang sudah mengalirkan itu 380-an. Sudah semua. Tinggal proses penyelesaian saja," ujar Jokowi di Indramayu, Kamis (7/6/2018).

Pencairan menurut dia sudah dilakukan sejak sepekan lalu. Bagi pegawai yang belum menerima THR, presiden meminta bersabar. Ia yakin THR akan turun sebelum Lebaran.

Sebelumnya pemerintah mengumumkan penambahan komponen penghitungan THR pada tahun ini. Selain gaji pokok, PNS dan anggota TNI-Polri juga akan menerima tunjangan-tunjangan. Pasca pengumuman itu, sejumlah daerah mengeluh tidak memiliki anggaran untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Menteri Keuangan Sri Mulyani justru mengaku heran karena kebijakan ini menurutnya sudah diputuskan sejak nota keuangan 2017. Hanya saja, pengumumannya ditunda untuk mencegah inflasi.

Baca juga:




Editor: Nurika Manan

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.