Share This

Jadi Pj Gubernur Jawa Barat, Bagaimana Tugas Iriawan di Lemhanas?

"Jadi tergantung dia bagaimana mengatur beban kerja dua jabatan tersebut," kata Gubernur Lemhanas Agus Widjojo kepada KBR.

, NASIONAL

Selasa, 19 Jun 2018 14:14 WIB

Mochamad Iriawan saat mengikuti prosesi pelantikan Penjabat Gubernur Jabar di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat, Senin (18/6). (Foto: ANTARA/ Agung R)

KBR, Jakarta - Jenderal polisi bintang tiga Mochammad Iriawan masih harus menjalankan tugas harian sebagai Sekretaris Utama di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas). Posisi baru Iwan--sapaan Iriawan--sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, tidak membuatnya lepas dari tanggung jawab di Lemhanas.

Hal tersebut diungkapkan Gubernur Lemhanas Agus Widjojo. Menurut Agus, Iwan tetap akan bekerja untuk Lemhanas di sela kesibukan memimpin Jawa Barat selama masa Pilkada.

"Artinya, dia diberi penugasan sebagai penjabat Gubernur tetapi tidak melepaskan tanggungjawab sebagai sekretaris utama Lemhanas. Jadi tergantung dia bagaimana mengatur beban kerja dua jabatan tersebut," kata Agus kepada KBR melalui sambungan telepon, Senin (18/6/2018).

Ia menuturkan, Iwan berkewajiban mengatur administrasi internal Lemhanas. Misalnya, soal anggaran dan personil.

Agus mengakui memang akan ada perubahan alur kerja di lembaganya saat Iwan bertugas di Jawa Barat. Tetapi menurutnya hal tersebut takkan menganggu kerja Lemhanas.

"Selalu bisa kami atasi untuk bisa saling menutup," kata dia.

Baca juga:




Editor: Nurika Manan

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.