Share This

5 Surat Tak Dibalas, KPK Tetap Tolak Delik Korupsi Masuk RKUHP

KPK sudah lima kali menyurati Presiden Joko Widodo untuk menjelaskan alasan penolakan. Namun hingga kini, presiden belum merespons.

, NASIONAL

Senin, 04 Jun 2018 12:57 WIB

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat menyampaikan keterangan pers di gedung KPK, Jakarta, Kamis (24/5). (Foto: ANTARA/ Rivan A)

siKBR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan menegaskan lembaganya tetap akan menolak masuknya delik korupsi ke Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

KPK sudah lima kali menyurati Presiden Joko Widodo untuk menjelaskan alasan penolakan. Namun hingga kini, presiden belum merespons. Basaria mengatakan masuknya delik korupsi ke RKUHP justru akan memunculkan tumpang-tindih dengan pasal yang juga sudah diatur dalam UU Tindak Pidana Korupsi.

"Kami punya pemikiran benar-benar itu kodifikasi. Tapi dia sudah menjadi undang-undang tersendiri harusnya tidak perlu dua kali," jelas Basaria di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (4/6/2018).

"Karena sudah diatur, dulu waktu dibuat dikeluarkan, sekarang untuk apa lagi dimasukkan?" lanjut Basaria.

Baca juga:

Tumpang-tindih itu menurut dia berpotensi melemahkan pemberantasan korupsi karena delik dalam RKUHP membawa semangat yang berbeda dengan UU Tipikor. Salah satu yang menjadi poin keberatan KPK, terkait tidak adanya pidana tambahan berupa uang pengganti, hilangnya perusahaan sebagai subjek hukum, dan penurunan ancaman pidana.

Basaria menambahkan, selama ini KPK sudah berulangkali rapat bersama Kementerian Hukum dan HAM maupun DPR. Dalam setiap rapat, KPK sudah menyampaikan penolakan. Namun Basaria mengatakan ada perbedaan perspektif dalam melihat kekhususan UU Tipikor.

"Sifatnya KPK itu memberi masukan. Kami harap itu jadi pertimbangan untuk pembuat undang-undang. Masing-masing pendapat hukum. Banyak kepala, banyak pendapat."

Baca juga:




Editor: Nurika Manan

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.