Gubernur DKI: Tak Ada Proyek Pembangunan Baru di Jakarta di 2020

"Semua difokuskan pada penanganan Covid-19, dampak turunannya, dan saya garis bawahi ini: semua usaha untuk mengembalikan kesejahteraan rakyat Jakarta."

BERITA | NASIONAL

Jumat, 29 Mei 2020 18:31 WIB

Author

Wahyu Setiawan, Adi Ahdiat

Gubernur DKI: Tak Ada Proyek Pembangunan Baru di Jakarta di 2020

Kawasan Jl. M. H. Thamrin, Jakarta, bersih dari polusi udara saat PSBB (3/4/2020). (Foto: ANTARA)

KBR, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan sepanjang tahun 2020 ini tidak ada lagi proyek pembangunan baru di Ibu Kota, kecuali terkait penanggulangan banjir.

Hal ini terjadi karena Pemprov DKI tengah memusatkan perhatiannya untuk penanganan pandemi Covid-19. 

"Semua difokuskan pada penanganan Covid-19, dampak turunannya, dan saya garis bawahi ini: semua usaha untuk mengembalikan kesejahteraan rakyat Jakarta," ujar Anies dalam unggahan Youtube Pemprov DKI, Jumat (29/5/2020).

Anies juga mengungkapkan bahwa pandemi telah membuat pendapatan pajak Pemprov DKI Jakarta merosot hingga 55 persen.

Semula, proyeksi pendapatan pajak di Jakarta sekitar Rp50,17 triliun, namun realisasinya turun menjadi Rp22,5 triliun. APBD DKI pun turun dari Rp87,9 triliun menjadi Rp47,2 triliun. Anies mengatakan penurunan pajak seperti ini baru pertama kali terjadi dalam sejarah Ibu Kota. 

"Konsekuensinya, keputusan relokasi anggaran harus diambil. Tidak ada pilihan. Dalam kondisi pendapatan yang berkurang separuh, maka kita harus lakukan relokasi, kita harus melakukan pengurangan anggaran di berbagai sektor. Belanja langsung, belanja tidak langsung, semua mengalami pemangkasan dan pemangkasannya drastis," kata Anies.

Anies menyebut pemangkasan salah satunya akan dilakukan pada belanja pegawai. Anggaran belanja pegawai dikurangi sebesar Rp4,3 triliun, dialihkan untuk bansos dan dana darurat penanganan Covid-19. Meski begitu, ia memastikan gaji ASN tidak berubah.

Selain itu, ada beberapa anggaran yang tidak mengalami pemangkasan, seperti Rp4,8 triliun untuk rakyat prasejahtera. Bahkan biaya penanganan bencana yang semula hanya Rp188 miliar, sekarang dinaikkan menjadi Rp5 triliun.

"Ini adalah untuk penanganan kesehatan, dampak sosial ekonomi, bantuan-bantuan sosial yang terkait dengan Covid-19," jelasnya.

Editor: Agus Luqman

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 20

Uji Coba Vaksin Sinovac Fase 3

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17