Antisipasi Kemarau Lebih Kering, Ini Perintah Presiden

"Prediksi dari BMKG, 30% wilayah-wilayah yang masuk zona musim kedepan akan mengalami kemarau yang lebih kering dari biasanya."

BERITA | NASIONAL

Selasa, 05 Mei 2020 10:41 WIB

Author

Adi Ahdiat

Antisipasi Kemarau Lebih Kering, Ini Perintah Presiden

Petani di Rajeg, Kabupaten Tangerang, Banten, memanen padi di tengah pandemi Covid-19, Selasa (13/4/2020). (Foto: ANTARA)

KBR, Jakarta-   Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajaran Kementerian dan Pemerintah Daerah terkait, dapat mengantisipasi dampak kekeringan terhadap ketersediaan bahan pokok di tanah air. Jokowi mengatakan wilayah-wilayah yang rentan terhadap musim kemarau, harus dimitigasi secara cermat. Tujuannya agar pasokan pangan dari daerah penghasil utama tetap lancar dan harga di pasaran tetap stabil.

"Musim kemarau harus benar-benar kita harus hitung, karena berdasarkan prediksi dari BMKG, 30% wilayah-wilayah yang masuk zona musim kedepan akan mengalami kemarau yang lebih kering dari biasanya. Oleh sebab itu, antisipasi mitigasi harus betul-betul di siapkan sehingga pekerjaan dan stabilitas harga bahan pangan tidak terganggu," ucap Jokowi saat Videoconference sebelum Ratas di Kanal Youtube Setpres RI, Selasa (5/5/2020)

Jokowi turut menekankan pentingnya ketersediaan air di sentra utama produksi pertanian agar dapat dipenuhi. Karenanya, Ia meminta Kementerian dan Pemerintah Daerah dapat menyiapkan wadah penampungan air hujan, guna menyimpan sumber air untuk kebutuhan pertanian hingga perkebunan.

"Ada beberapa hal yang ingin saya tekankan yang pertama ketersediaan air di daerah sentra-sentra produksi pertanian ini merupakan kunci. Oleh sebab itu, ini harus disiapkan dari sekarang mulai dari penyimpanan air hujan, kemudian memenuhi danau, waduk, embung, kolam retensi dan penyimpanan air buatan lainnya penting," ujar Jokowi.

Jokowi menambahkan, bahwa percepatan musim tanam harus dimanfaatkan dengan curah hujan yang saat ini masih ada, sehingga proses produksi bisa dimaksimalkan. Ia menegaskan, bahwa ketersediaan sarana dan prasarana produksi pertanian, harus tetap dijaga dan disediakan dengan harga yang terjangkau.

"Petani tetap berproduksi harus, tetap bertanam dengan menerapkan protokol kesehatan. Oleh sebab itu, ketersediaan sarana-sarana produksi pertanian baik yang berkaitan dengan bibit pupuk harus betul-betul ada, dan harganya terjangkau. Kemudian kemarin juga   ada acara kan stimulus ekonomi untuk petani agar nanti agar juga di pertajam lagi," tutup Jokowi. 

Surplus

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian (Kementan) melaporkan neraca beras nasional surplus jutaan ton sampai Juni 2020.

Menurut Kementan, total stok beras nasional untuk periode April-Juni 2020 ada sekitar 14 juta ton dengan rincian:

  • Stok akhir Maret 2020: 3,45 juta ton
  • Panen April-Juni 2020: 10,56 juta ton

Persediaan itu melebihi kebutuhan konsumsi beras nasional periode April-Juni 2020 yang totalnya sekitar 7,61 juta ton atau rata-rata 2,5 juta ton per bulan.

Artinya, sampai beberapa bulan ke depan Indonesia memiliki surplus beras sekitar 6,4 juta ton.

Laporan Kementan ini sejalan dengan laporan Food and Agriculture Organization (FAO), yang menilai Indonesia tidak berisiko kekurangan pangan selama periode April-Juni 2020.


Berita Terkait: FAO: Ini Negara yang Rawan Krisis Pangan di Tengah Pandemi


Distribusi Belum Merata

Meski stoknya banyak, beras nasional belum terdistribusi dengan baik. Hal ini diakui Dirjen Tanaman Pangan Kementan Suwandi.

"Kondisi dari panen ini pasokan cukup, namun distribusi belum merata, terlihat dari provinsi-provinsi yang terjadi defisit, ini memang kurang," kata Suwandi dalam rapat daring bersama DPR, seperti dikutip Antara, Rabu (29/4/2020).

Suwandi mengungkapkan saat ini ada tujuh provinsi yang defisit beras yakni:

  1. Kepulauan Riau
  2. Bangka Belitung
  3. Kalimantan Utara
  4. Maluku
  5. Maluku Utara
  6. Papua Barat
  7. Papua

Ia pun berjanji akan mendistribusikan stok beras nasional ke daerah-daerah tersebut.

"Stok beras di April (sisa Maret 2020) yang tersebar nasional 3,5 juta ton ini bisa memasok ke daerah-daerah merah atau yang mengalami defisit," kata Suwandi. 

Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Dorong Penggunaan Medis, PBB Hapus Ganja dari Daftar Narkotika Paling Berbahaya

Liburan di Rumah Aja! #coronamasihada

Eps9. Bijak Energi

Taiwan Berlakukan Larangan Masuk Pekerja Migran Asal Indonesia

Kabar Baru Jam 7