Forum Alumni 8 Kampus Terima Hasil Penghitungan KPU

Forum ini beranggotakan alumnus ITB, UI, Undip, Unpad, Trisakti, ITS, UNS, dan Unsri.

NASIONAL , BERITA

Jumat, 17 Mei 2019 13:41 WIB

Author

Adi Ahdiat

Forum Alumni 8 Kampus Terima Hasil Penghitungan KPU

Perwakilan Forum Alumni Bersatu (FAB) mengadakan audiensi dengan Ketua KPU dan jajarannya di Gedung KPU, Jakarta (16/5/2019). (Foto: www.kpu.go.id).

KBR, Jakarta - Forum Alumni Bersatu (FAB) mengajak semua pihak untuk menerima hasil penghitungan suara Pemilu 2019 yang sah dari KPU.

Mereka juga mengimbau semua pihak agar tetap menjaga kerukunan antar anak bangsa.

Hal ini disampaikan FAB dalam audiensi dengan Ketua KPU, Arief Budiman, yang digelar di Gedung KPU, Jakarta (16/5/2019).

FAB beranggotakan alumnus dari delapan kampus di berbagai wilayah Indonesia, yakni Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Indonesia (UI), Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Padjadjaran (Unpad), Trisakti, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Sebelas Maret (UNS), dan Universitas Sriwijaya.

Dalam audiensi tersebut, perwakilan FAB dari Trisakti, Sarah S. Wijanarko menyatakan, “Menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada KPU, Bawaslu, dan TNI Polri atas terselenggaranya Pemilu 2019 secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, serta tertib dan aman,” jelasnya (16/5/2019).

Mewakili FAB, Sarah juga menyampaikan belasungkawa bagi seluruh petugas Pemilu 2019 yang wafat dan sakit.


Hasil Situng 17 Mei 2019

Hingga 17 Mei 2019, KPU telah menyelesaikan perhitungan dari 813.350 Tempat Pemungutan Suara (TPS) atau sekitar 86 persen dari seluruh suara yang ada.

Hasil hitungan sementara menunjukan bahwa pasangan Capres – Cawapres 01, Joko Widodo – Ma’ruf Amin, mendapat 55,96 persen suara.

Sedangkan pasangan Capres – Cawapres 02, Prabowo – Sandiaga Uno, mendapat 44,04 persen suara.

Untuk Pileg DPR RI, lima partai yang mendapat suara paling banyak adalah PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, dan PKB.

Sedangkan lima partai yang mendapat suara terendah adalah PKPI, Partai Garuda, PBB, PSI, dan Hanura.

Angka yang ditampilkan di Situng adalah data yang disalin apa adanya dari Salinan Formulir C1 dari KPU Kabupaten/Kota.

Jika terdapat kekeliruan pengisian data formulir C1, koreksi akan dilakukan lewat rapat pleno di tingkat kecamatan.

Sedangkan bila ada perbedaan data antara Situng dengan Salinan Formulir C1, koreksi akan dilakukan KPU dengan mengacu ke Salinan Formulir C1.

KPU juga menegaskan bahwa data yang ditampilkan di Situng bukan hasil resmi. Penetapan hasil rekapitulasi suara resmi dilakukan secara berjenjang dalam rapat pleno terbuka. 


Ketua KPU: Situng Adalah Bentuk Transparansi Pemilu

Dalam audiensi dengan FAB, Ketua KPU, Arief Budiman, mengklarifikasi sejumlah tudingan kecurangan yang dialamatkan pada KPU.

Menurut Arief, KPU telah bekerja sesuai dengan ketentuan UU. “Seperti proses rekapitulasi berjenjang, kan sudah diatur, di TPS ditulis dalam formulir C1, di kecamatan ada form DA1, di kab/kota ada form DB1, provinsi form DC1 hingga direkap nasional. Jadi tentu prosesnya terbuka dan setiap orang boleh saja melaporkan kalau ada kecurangan,” kata Arief (16/5/2019).

Arief juga membahas soal tuntutan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo – Sandi untuk menghentikan penghitungan suara melalui Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng).

Arief menegaskan bahwa Situng adalah bagian dari proses transparansi KPU kepada masyarakat, sekaligus alat kontrol bagi KPU untuk mengawasi kinerja petugasnya.

“Bagi peserta (Pemilu) hasil scan di Situng juga membantu mereka, karena tidak semua TPS mereka punya saksi di sana,” jelas Arief.

(Sumber: www.bawaslu.go.id)

 
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.