BERITA

Alumni LBH–YLBHI: Presiden Harus Tanggung Jawab

Bentrokan pasca Pemilu yang terjadi sejak Selasa (21/5/2019) sampai Rabu (22/5/2019) telah menimbulkan 6 orang korban jiwa, serta sekitar 200 orang luka-luka.

Menyikapi hal tersebut, alumni Lembaga Bantuan Hukum (LBH) – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menuntut Presiden RI agar tidak tinggal diam.

“Kepada Presiden RI, agar tidak diam pada situasi seperti ini, berikan kepastian keamanan dan perlindungan HAM pada rakyatnya, jika situasi bentrok terus terjadi, maka sesungguhnya korbannya adalah rakyat, dan presiden harus bertanggung jawab,” tegas Alumni LBH-YLBHI dalam rilis persnya yang diterima KBR hari ini (22/5/2019).

Aparat Dituntut Bersikap Manusiawi

Alumni LBH-YLBHI juga menuntut aparat agar bersikap manusiawi.

“Kepada aparat keamanan Polri dan TNI yang diperbantukan, kami meminta dengan sungguh-sungguh agar mengedepankan cara-cara persuasif dan manusiawi dalam menghadapi massa aksi/demonstran,” jelas Alumni LBH–YLBHI.

Mereka mendorong aparat keamanan agar mengedepankan pola-pola pengamanan yang humanis dan tidak represif, sesuai dengan HAM dan Peraturan Kapolri No.16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa.

Kekerasan Bukan Solusi

Alumni LBH-YLBHI juga mengimbau semua pihak agar menghentikan aksi kekerasan.

Alumni LBH-YLBHI menyebut bahwa saat ini memang ada kecurigaan akan ketidaknetralan aparatur negara, keberpihakan penegak hukum, pemanfaatan fasilitas oleh petahana, serta ketidakadilan lain akibat sistem presidential threshold.

Namun mereka menegaskan kalau itu bukan alasan untuk melakukan kekerasan. Kekecewaan atas hasil Pemilu harus disalurkan melalui kanal hukum dan mekanisme demokrasi yang sudah disepakati.

“Pada akhirnya kami menghimbau kepada semua pihak agar menghentikan kekerasan, apapun alasannya, kekerasan bukan solusi di era demokrasi,” tutup mereka.

Editor: Citra Dyah Prastuti 

• Pemilu
• kerusuhan pemilu
• Pemilu 2019
• Presiden Jokowi
• TNI
• Polri