Share This

Terpapar Ideologi Terorisme, Propam Tangkap Polisi di Jambi

"Ideologi ini siapapun yang membaca kemudian dia mungkin tidak siap, dia terkena ideologi itu. Termasuk kepada polisi, bisa juga terkena,"

, BERITA , NASIONAL

Rabu, 30 Mei 2018 22:34 WIB

Ilustrasi (foto: Antara)

KBR, Jakarta- Kapolri Tito Karnavian mengatakan akan memperkuat kurikulum pendidikan bagi calon polisi. Ini dilakukan menyusul ditangkapnya  seorang anggota Polri di Jambi karena diduga terpapar ideologi terorisme.

Tito tidak menampik polisi juga rentan dipengaruhi ideologi ini.

"Ideologi ini bisa masuk kemana saja. Jadi sama kayak narkobalah, kemana-mana. Bisa kena polisi, bisa kena pejabat, artis, mahasiswa, dosen. Jadi sama, ideologi ini siapapun yang membaca kemudian dia mungkin tidak siap, dia terkena ideologi itu. Termasuk kepada polisi, bisa juga terkena," kata Tito di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (30/5).

Sebelumnya, Tito membenarkan ada seorang anggotanya yang tengah diperiksa propam. Anggota tersebut diduga terpapar ideologi terorisme. Tito mengatakan pemeriksaan masih dilakukan untuk memastikan apakah orang tersebut masuk dalam jaringan teroris.

Tito menegaskan tidak akan main-main dalam masalah ini. Dia berjanji akan menindak tegas anggotanya jika terdapat kedapatan melanggar hukum pidana.

"Kalau melanggar kode etik, kita akan kenakan kode etik. Apapun pelanggarannya, akan dikenakan sanksi."

Baca: PNS Berpaham Terorisme, Ini Kata MenPAN-RB

Sementara itu Badan Nasional Penanggulangan Teror tengah bersiap mengantisipasi penyebaran paham ekstrim di kalangan aparatur sipil negara. Pasalnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan-RB telah memberikan laporan kepada BNPT mengenai adanya pegawai negeri sipil yang terindikasi memiliki ide-ide radikal.

Direktur Pencegahan BNPT Hamli mengatakan, laporan dari Kemenpan-RB itu masuk belum lama ini. Tetapi, BNPT belum memiliki data mengenai hal tersebut. Karena itu, BNPT tengah menyiapkan strategi pencegahan penyebaran paham kekerasan tersebut.

"Menpan tuh yang ngomong. Kan baru ngomongnya. Kepala BNPT tadi ngomong kepada DPR bahwa di situ ada, berdasarkan omongan Menpan. Bercerita kepada DPR bahwa sekarang ini sampai segitu. Maka kita harus bersiap-siap," kata Hamli di Jakarta, Rabu (30/1).

Tetapi, Hamli enggan menjelaskan strategi pencegahan dan tindak lanjut atas laporan Menpan-RB itu. Dia hanya menegaskan, BNPT bekerjasama dengan 36 kementerian. Dalam waktu dekat, BNPT akan memberitahu kementerian lainnya mengenai bahaya ide kekerasan di kalangan aparatur sipil negara.

"Kemungkinan akan mengimbau, memberi tahu," kata dia.

Di Dewan Perwakilan Rakyat tadi sore, Kepala BNPT Suhardi Alius mengah tengah memetakan aparatur sipil negara yang terindikasi menganut ide-ide ekstrim. Timnya belum mengetahui proses paham kekerasan menjangkiti pikiran pegawai negeri sipil.

Untuk sementara, dia hanya bisa mengimbau Kemenpan-RB memperketat proses rekrutmen. Dia menilai, aparatur sipil negara yang lolos perekrutan harus memiliki wawasan kebangsaan yang luas.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.