Share This

Pelibatan TNI dalam Pemberantasan Terorisme, Jokowi: Tidak Perlu Dipersoalkan Lagi

"Pelibatan TNI, kan itu kan melalui putusan presiden, nah bagaimana teknisnya itu yang diatur"

BERITA , NASIONAL

Jumat, 25 Mei 2018 12:42 WIB

Ilustrasi (foto: Antara)

KBR, Jakarta- Presiden Joko Widodo meminta pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme tidak lagi dipermasalahkan. Kata dia, sejak lama TNI  sudah boleh dilibatkan atas perintah presiden.
Kata dia, Peraturan Presiden nantinya hanya akan mengatur urusan teknis saja.
"Iya itu kan nanti Perpresnya hanya teknis. Hanya teknis. Sebelumnya kan sebetulnya TNI juga bisa dilibatkan atas perintah panglima tertinggi. Jadi sudah tidak ada lagi yang perlu dipersoalkan. Yang terpenting kan nantinya teknis dalam pelaksanaannya seperti apa," kata Jokowi di lokasi pembangunan Bendungan Kuningan, Jawa Barat, Jumat (25/5).

Jokowi enggan menjelaskan lebih lanjut soal teknis pelibatan TNI. Sejauh ini, pemerintah belum menjelaskan sejauh mana  TNI akan terlibat dalam pemberantasan terorisme.

Jokowi hanya menegaskan upaya pemberantasan terorisme harus dilakukan dengan berbagai cara. Selain represif dengan memburu anggota jaringan teror, dia meminta pendekatan lunak  dengan deradikalisasi dan pencegahan penyebaran paham radikal juga terus dilakukan.

Hari ini, rapat paripurna DPR mengesahkan UU Antiterorisme yang baru menggantikan UU Nomor 15 Tahun 2003. Frasa "motif politik, ideologi, atau gangguan keamanan" dalam undang-undang yang baru membuka pintu masuk bagi tentara ikut terjun memberantas terorisme.

Sebelumnya, Komisi I yang membidang Pertahanan juga sudah merestui penghidupan kembali pasukan khusus TNI, Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab). Rapat kerja dengan Panglima TNI, Kamis(24/5) lalu bahkan menyepakati Koopsussgab ini bersifat permanen.

Editor: Rony Sitanggang
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.