Share This

Kemenhan Siapkan Strategi Penanggulangan Terorisme

"Sebagai langkah awal "

, BERITA , NASIONAL

Rabu, 23 Mei 2018 12:01 WIB

Ilustrasi (foto: Antara)

KBR, Jakarta- Kementerian Pertahanan mengatakan tengah menyusun "strategi penanggulangan teroris" meski revisi UU Terorisme yang mengatur keterlibatan TNI masih dalam proses. Revisi UU Terorisme mengamanatkan keterlibatan TNI diatur lebih lanjut lewat Peraturan Presiden (Perpres).

Dirjen Strategi Pertahanan Kemenhan Muhammad Nakir mengatakan strategi itu disusun sebagai langkah awal. Kata dia strategi ini berlaku sementara revisi UU Terorisme berjalan.

"Kami sekarang ini di Kemenhan sedang menyusun kebijakan yang saya katakan kebijakan strategis penanggunalan teroris. Sebagai langkah awal saja sebetulnya," jelasnya dalam seminar terorisme di Jakarta Pusat, Selasa (22/5/2018).

"Jadi itu akan berubah nantinya manakala UU ini jadi. Tapi ini sementara UU belum ada maka kami berlakukan ini dulu. Cadangan lah kira kira seperti itu," jelasnya.

Namun Nakir tidak menjelaskan apa saja yang diatur dalam strategi tersebut, termasuk apakah membagi kewenangan TNI dan Polri.

Nakir menilai, UU Terorisme yang berlaku sekarang bersifat "reaktif" dan tidak "memberantas terorisme secara permanen". Menurut Nakir, aksi teror bersenjata "termasuk dalam ancaman" militer berdasarkan UU Pertahanan Negara.

Sementara itu, LSM HAM Imparsial mengkritik DPR yang terkesan ingin ikut-ikutan menyusun Perpres. Meski Perpres adalah kewenangan presiden, UU Terorisme menyatakan secara spesifik bahwa Perpres keterlibatan TNI harus dikonsultasikan dengan DPR.

"Ini menimbulkan ambiguitas," jelasnya. 

Editor: Rony Sitanggang

 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.