Share This

Demo Kedutaan Cina, Walhi Minta Proyek PLTA Batang Toru Dihentikan

“Kita tunggu dulu, kita berharap ada niatan baik. Kalau tidak, kita akan aksi kembali,”

, BERITA , NASIONAL

Selasa, 08 Mei 2018 10:57 WIB

Aktivis lingkungan Walhi berunjuk rasa di Kedutaan Besar Tiongkok di Jakarta, Selasa (8/5/2018) mendesak penghentian proyek PLTA Batang Toru yang dilakukan dan didanai bank negara tersebut. (Foto: KBR/Rio Tuasikal)

KBR, Jakarta– LSM lingkungan Walhi mendesak Tiongkok menghentikan pembangunan infrastruktur dan eksplorasi di Batang Toru, Sumatera Utara, yang dilakukan perusahaan dan ditenggarai didanai bank negara tersebut.

PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) akan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di kawasan yang menjadi habitat 800 orang utan Tapanuli yang langka dan terancam punah. Proyek dengan target operasi 2022 ini ditenggarai didanai Bank of China dan China Merchants Bank.

Dalam aksinya di depan kedutaan besar Tiongkok di Jakarta, Direktur Eksekutif Walhi Sumatera Utara Dana Tarigan mendesak menghentikan seluruh kegiatan infrastruktur dan eksplorasi. Selain itu dia juga meminta kucuran dana dari bank ditarik kembali. Hal itu dia sampaikan dalam surat yang diserahkan kepada pihak kedutaan.

“Kita berharap surat itu bisa diterima pihak kedutaan,” ujarnya di sela-sela aksi di Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (8/5/2018) pagi.

“Kita tunggu dulu, kita berharap ada niatan baik. Kami bisa bertemu dan menyampaikan itu dan ada penghentian, kalau tidak, kita akan aksi kembali,” tambahnya.

Ekosistem Batang Toru merupakan hamparan hutan primer dengan luas 1.400 km2 di perbatasan Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan. Menurut Dana, lebih dari 100.000 jiwa menggantungkan hidupnya pada hutan ini. Di hilir sungai Toru, ada 1200 ha lahan pertanian produktif milik masyarakat yang terancam pembangunan proyek ini.

Walhi juga meminta ada penilaian dampak lingkungan yang baru oleh tim independen. Hal ini karena Amdal saat ini mengabaikan keberadaan spesies yang terancam punah dan dampaknya pada masyarakat di hilir.

“Tidak diragukan lagi akan menunjukkan bahwa Batang Toru bukanlah lokasi yang cocok untuk bendungan PLTA besar,” ujarnya.


Editor: Rony Sitanggang
 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.