Share This

Apa Kata KPK soal Izin Mobil Dinas Dipakai Mudik?

"Kami harap penyusunan aturan bisa dilakukan dengan sangat hati-hati. Dan mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar penggunaan aset negara," kata Febri di Gedung KPK, Senin (30/4/2018).

, NASIONAL

Selasa, 01 Mei 2018 23:40 WIB

Ilustrasi: Mobil dinas. (Foto: dppka.malangkab.o.id)

KBR, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati menyusun aturan terkait penggunaan kendaraan dinas untuk mudik Lebaran. Juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan harus ada batas antara aset pribadi dan milik negara.

"Kami harap penyusunan aturan bisa dilakukan dengan sangat hati-hati. Dan mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar penggunaan aset negara," kata Febri di Gedung KPK, Senin (30/4/2018).

"Kita perlu melihat secara lebih jernih mana yang milik pribadi, mana yang milik negara," tambahnya.

Febri mengatakan KPK belum pernah dimintai pertimbangan soal rencana tersebut. Pemisahan hak penggunaan itu menurut Febri harus dilakukan agar fasilitas negara tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.

Baca juga:

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mengizinkan mobil dinas digunakan sebagai transportasi mudik Lebaran pada 2018 ini. Penggunaan akan diizinkan dengan syarat biaya bensin dan perawatan selama mudik ditanggung pribadi.

Baca juga:




Editor: Nurika Manan

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.